Pemilu Tanpa Regenerasi: Analisis Hukum dan Politik atas Kekuasaan Biya yang Tak Berakhir

Ilustrasi kondisi di Kamerun (Pic: Grok)

Kondisi di Kamerun sangat tegang: pemilu dilakukan, oposisi mendeklarasikan kemenangan, rezim menyangkalnya, dan potensi protes meletus di mana-mana

Pemilu Presiden Kamerun pada 12 Oktober 2025 mempertemukan Presiden Paul Biya, yang telah berkuasa selama lebih dari 40 tahun dan kini berusia 92 tahun, dengan tuntutan perubahan dari elemen oposisi. 

Kandidat oposisi Issa Tchiroma Bakary menyatakan kemenangan jauh sebelum pengumuman resmi dan menuntut agar Biya mengundurkan diri. 

Respons keras dari aparat dan partai penguasa, serta potensi bentrokan massa di berbagai kota, menandai fase kritis demokrasi Kamerun. 

Tulisan ini mengkaji latar belakang politik, dinamika konflik, implikasi hukumnya, dan prospek reformasi.

Latar Belakang

Paul Biya telah berkuasa sejak 1982. Pemilu 2025 adalah percobaan kedelapan kalinya ia mencalonkan diri.  

Pada Juli 2025, Komisi Pemilihan (ELECAM) menolak pencalonan Maurice Kamto, salah satu tokoh oposisi paling dikenal di Kamerun. Keputusan ini memicu kritik dan protes awal.  

Menurut laporan, putri Biya, Brenda Biya, sempat membuat pernyataan publik yang mengejutkan dengan menyerukan agar orang tidak memilih ayahnya, yang menunjukkan keretakan dalam keluarga rezim dan meningkatnya ketidakpuasan publik.  

Kronologi & Dinamika Pemilu & Protes

1. 12 Oktober 2025 — Pemilu dilaksanakan dengan sistem first-past-the-post.  

2. Klaim kemenangan oleh Issa Tchiroma — pada 14 Oktober 2025, Tchiroma Bakary mendeklarasikan dirinya pemenang dan meminta agar Biya mengakui hasil suara rakyat.  

3. Penolakan oleh rezim — Pihak resmi Kamerun dengan cepat menolak klaim tersebut, menyatakan bahwa hanya Dewan Konstitusi yang berwenang mengumumkan hasil resmi. Dituduh pelanggaran hukum jika hasil diumumkan secara prematur.  

4. Potensi protes & keamanan — Di kota-kota seperti Garoua, pendukung oposisi melakukan mobilisasi. Aparat keamanan telah memperingatkan bahwa setiap pengumuman resmi yang tidak disetujui bisa dianggap sebagai tindakan makar.  

5. Keterlambatan hasil resmi — Berdasarkan hukum Kamerun, pengumuman hasil final oleh Dewan Konstitusi dijadwalkan paling lambat 26 Oktober 2025.  

Analisis Hukum & Politik

• Legalitas deklarasi kemenangan

Deklarasi oleh pihak oposisi tanpa validasi dari otoritas yang berwenang (Dewan Konstitusi) berpeluang dianggap ilegal menurut hukum nasional Kamerun. Ini menciptakan konflik antara legitimasi rakyat dan legalitas institusional.

• Pencoretan kandidat oposisi

Penolakan pencalonan Maurice Kamto telah memicu tuduhan manipulasi sistem pemilu untuk menjaga kekuasaan rezim. Ini mengurangi kompetisi demokratis dan kredibilitas proses pilkada.  

• Penggunaan alat keamanan & mobilisasi kontrol politik

Mengingat protes dan klaim kemenangan, rezim berpotensi menggunakan aparat keamanan (polisi, militer) untuk menekan massa dan mencegah eskalasi. Peringatan resmi dari pejabat internal rezim menunjukkan kesiapan menghadapi oposisi.  

• Risiko legitimasi

Jika Dewan Konstitusi mendukung Biya padahal banyak rakyat dan oposisi menyatakan hasil berbeda, legitimasi rezim akan dipertanyakan, dan konflik sipil berpotensi meningkat.

Implikasi & Prospek

• Tekanan domestik & keterlibatan rakyat muda

Populasi muda di Kamerun yang merasa tidak punya masa depan di bawah rezim lama bisa menjadi motor protes yang signifikan. Pemilu ini bisa memicu gelombang tuntutan reformasi struktural.  

• Peran lembaga internasional & pengawasan

Organisasi internasional (PBB, Uni Afrika) dan lembaga pemantau pemilu bisa memberi tekanan agar hasil pemilu dilakukan adil dan transparan.

• Transisi atau stagnasi

Jika Biya tetap dipertahankan melalui mekanisme hukum dan perlindungan institusi, rezim akan lebih menguat. Namun jika tekanan cukup besar dan aparat keamanan tidak sepenuhnya mendukung rezim, ada peluang transisi politik terbatas.

Pada 15 Oktober 2025 kondisi di Kamerun sangat tegang: pemilu dilakukan, oposisi mendeklarasikan kemenangan, rezim menyangkalnya, dan potensi protes meletus di mana-mana. 

Paul Biya sebagai incumbents yang sangat lama memerintah menghadapi tantangan serius dari kredibilitasnya sendiri, khususnya karena usianya dan lambatnya perubahan. 

Bagaimanapun hasil resmi muncul, krisis legitimasi bisa menjadi warisan utama dari pemilu ini.

Referensi

• Reuters: “Cameroon opposition candidate Tchiroma claims victory …”  

• Reuters: “Cameroon counts votes as world’s oldest president seeks to extend rule”  • Reuters: “Cameroon’s Biya, 92, vies for eighth term …”  

• Reuters: “Cameroon’s Biya, 92, announces bid for eighth presidential term”  

• Le Monde: “Cameroonian authorities say main opposition candidate ‘did not win’ …”  

• Al Jazeera: “Cameroon’s Issa Tchiroma Bakary claims presidential election victory”