Gaza 2025: Gencatan Rapuh, Bantuan Terkunci, dan Negosiasi yang Dijadikan Alat

 

Ilustrasi kondisi Gaza (Pic: Grok)

Gencatan senjata yang “dinegosiasikan” oleh aktor kuat dan kemudian ditegakkan dengan instrumen tekanan adalah resep untuk “perdamaian palsu.”

Gencatan senjata yang diumumkan pada Oktober 2025 membuka jeda kritis setelah dua tahun konflik intens di Gaza — tetapi jeda itu rapuh: bantuan kemanusiaan dibatasi, tenggat pengembalian jenazah dipaksakan, dan peran perantara (termasuk mantan Presiden AS Donald Trump) memperlihatkan dinamika asimetri kekuasaan. 

Tulisan ini menganalisis situasi kemanusiaan, mekanika politik-negosiasi, dan implikasi hukum-politik dari praktik “bantuan sebagai tekanan” serta memberikan rekomendasi kebijakan berbasis hak asasi manusia dan jaminan akuntabilitas.

Konteks singkat

Perang yang dimulai pada 7 Oktober 2023 memasuki fase baru pada Oktober 2025: ada kesepakatan gencatan dan pertukaran tahanan/jenazah yang dimediasi oleh sejumlah aktor regional dan AS (dokumen gencatan dan penandatanganan mendapat sorotan internasional). 

Namun pelaksanaan di lapangan menunjukkan masalah akut: akses bantuan yang masih jauh dari kebutuhan, kerusakan infrastruktur besar-besaran, dan klaim pelanggaran gencatan oleh kedua belah pihak. 

Sumber primer: laporan media internasional dan lembaga PBB.  

Metodologi

Analisis ini bersifat kualitatif-deskriptif dan komparatif: 

(a) sintesis laporan media internasional (Reuters, Guardian, AP), 

(b) dokumen badan PBB/OCHA/UNRWA tentang akses kemanusiaan, dan 

(c) pernyataan resmi para mediator. Fokus pada periode awal gencatan (10–17 Oktober 2025) untuk menilai pelaksanaan kesepakatan, penggunaan bantuan sebagai leverage politik, dan risiko hak asasi manusia. 

Data dikodekan untuk tema: akses bantuan, perlakuan jenazah/tahanan, narasi diplomatik, dan konsekuensi kemanusiaan.  

Temuan utama 

1. Akses bantuan jauh di bawah kebutuhan

WFP melaporkan dorongan pasokan sejak gencatan, namun jumlah truk harian masih jauh dari target: rata-rata puluhan ratus ton saja — jauh dari jumlah yang diperlukan untuk mencegah kelaparan. 

UN dan WFP menekankan perlunya ribuan truk per minggu agar situasi tidak memburuk.  

2. Israel membatasi jumlah truk sebagai tekanan politik

Israel mengumumkan pembatasan jumlah truk (setengah dari kesepakatan pada titik tertentu) dan menautkannya pada kepatuhan Hamas terhadap tenggat pengembalian jenazah/sandera. 

Media melaporkan bahwa keputusan pembatasan dipakai sebagai leverage untuk menekan pemenuhan kesepakatan.  

3.Tenggat pengembalian jenazah/sandera 72 jam: tidak realistis dan politis

Ketentuan dalam fase awal perjanjian mewajibkan pengembalian semua jenazah/sandera dalam jangka waktu singkat (mis. 72 jam) setelah fase tertentu; banyak jenazah berada di bawah reruntuhan atau wilayah yang belum aman sehingga tuntutan waktu ini menghadirkan beban operasional yang luar biasa bagi pihak yang mencoba mengevakuasi. 

Banyak laporan menyebut tenggat seperti ini digunakan sebagai tekanan politik.  

4. Beberapa jenazah yang dikembalikan menunjukkan tanda-tanda penyiksaan — klaim serius

Dokter dan rumah sakit Gaza menyatakan ada jenazah yang dikembalikan menunjukkan tanda-tanda penyiksaan atau eksekusi; klaim tersebut perlu investigasi forensik independen tetapi menambah dimensi hukum pidana ke krisis.  

5.Peran Trump dan politik luar negeri: diplomasi performatif vs. jaminan keamanan

Dokumen dan pernyataan publik menunjukkan keterlibatan Trump dalam menandatangani/mempromosikan rencana gencatan, yang meningkatkan dimensi politik domestik/legitimasi. 

Namun pihak yang skeptis melihat posisi AS yang memediasi—terutama ketika AS adalah penyokong militer utama Israel—sebagai potensi konflik kepentingan dan keganjilan kredibilitas. 

Trump juga memperingatkan potensi pembalikan tindakan jika syarat tidak dipenuhi, meningkatkan ketegangan.  

Analisis Teoretis — Mengapa ini Berbahaya dan Apa yang Sebenarnya Terjadi

1. Bantuan sebagai alat tekanan — “conditional humanitarianism”

Politik modern telah mengkomodifikasi kemanusiaan: akses bantuan digunakan sebagai leverage untuk tujuan politik/diplomatik. 

Memberi bantuan hanya kalau syarat-syarat politik terpenuhi menjadikan bantuan sebagai instrumen hukuman, bukan pelampung kemanusiaan. 

Dalam konteks hukum humaniter internasional, tindakan yang secara sistematis menghalangi akses bantuan kepada warga sipil dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran. 

Sumber: prinsip-prinsip HPI dan praktik OCHA/UN.  

2.Asimetri kuasa dan narasi legitimasi

Pihak yang punya kemampuan militer/logistik (Israel) dan patron internasional (AS) bisa mengatur narasi perdamaian sekaligus menahan sumber daya kritis. 

Konsesi politis (mis. “penarikan” militer atau serah-terima tahanan) kemudian dijadikan alat untuk meneguhkan posisi hegemonik—bukan untuk membangun kepercayaan. 

Konsepnya mirip hegemoni Gramscian: legitimasi disusun—bukan diberikan—oleh aktor dominan. (Teoretik: Gramsci + realisme geopolitik).

3. Kesejahteraan sipil dan hukum humaniter

Penghalangan bantuan, penundaan evakuasi jenazah, dan klaim penyiksaan membuka celah akuntabilitas pidana internasional. 

Negara pendudukan punya kewajiban untuk melindungi populasi sipil menurut Hukum Humaniter Internasional (GPA, Konvensi Jenewa). 

Jika bantuan dibatasi sebagai bentuk tekanan politik, ada argumen kuat bahwa kewajiban-kewajiban itu dilanggar.

Implikasi Praktis & Skenario Risiko

Skenario A — Gencatan bertahan dan skala bantuan meningkat

Jika mediator (PBB, Qatar, Mesir, Turki, donor) memaksa akses, WFP dan UNRWA dapat meningkatkan distribusi; risiko terbesar: sirkulasi bantuan tak cukup cepat -> kelaparan & penyakit menular berlanjut.

Skenario B — Israel mempertahankan tekanan (pemotongan truk, penutupan crossing)

Hasil: eskalasi kemanusiaan, lonjakan penyakit menular (WHO melaporkan kondisi kritis), dan potensi kebangkitan operasi militer jika politik domestik menuntut aksi keras (retorika ancaman dari aktor seperti Trump memperparah).  

Skenario C — Gagalnya akuntabilitas (tanda-tanda penyiksaan tidak diselidiki)

Konsekuensi jangka panjang: meningkatnya impunitas, normalisasi praktik kekerasan, dan trauma kolektif yang membuat rekonsiliasi jangka panjang hampir mustahil.  

Rekomendasi Kebijakan 

1. Segera buka akses bantuan tanpa kondisi politik

Tekan negara-negara mediator dan gunakan mekanisme PBB untuk memaksa pembukaan crossing (dengan mandat jelas). 

Prioritas: air, makanan, obat, layanan bedah & fasilitas sanitasi. (Taktik: resolusi Dewan Keamanan / mekanisme peralihan akses).

2. Independent forensic & monitoring mission

Minta misi forensik independen (ICRC/ICJ-endorsed team + pakar forensik internasional) untuk memeriksa jenazah yang dikembalikan, agar klaim penyiksaan bisa dilacak dan proses hukum dimulai bila perlu. 

Bukti forensik penting baik untuk akuntabilitas maupun rekonsiliasi.

3.Mekanisme verifikasi netral untuk pengembalian jenazah/tahanan

Ke depan, butuh mekanisme teknis (Red Cross + negara netral + pengamat internasional) yang mengelola proses pengembalian jenazah/tahanan sehingga tak digunakan sebagai leverage. 

Prosedur harus mengutamakan aspek kemanusiaan: identifikasi, dokumentasi, hak keluarga untuk pemakaman layak.

4. Jaminan legal bagi proses pelucutan senjata

Jika perjanjian menyebut “pelucutan” atau pembatasan bersenjata, harus ada jadwal, verifikasi independen, dan jaminan keamanan (mis. pasukan internasional netral) sebelum pelucutan dilakukan. 

Tanpa hal itu, permintaan pelucutan akan menjadi jebakan strategis bagi pihak yang lebih lemah.

5. Dorong transparansi politics-peace (no whitewashing)

Negara donor/mediator (termasuk AS di bawah pimpinan politik domestik tertentu) harus transparan soal tekanan politik vs. tanggung jawab kemanusiaan. 

Publik internasional perlu tahu kapan bantuan “dijadikan alat politik.”

Catatan Etis & Hukum

Menghambat bantuan kepada warga sipil untuk menekan aktor bersenjata berpotensi melanggar hukum humaniter. 

Jika terbukti disengaja, ini bukan hanya kesalahan kebijakan: ia masuk ranah dugaan kejahatan kemanusiaan.

Menjadikan jenazah & penderitaan keluarga sebagai komoditas tawar-menawar adalah praktik yang menjijikkan moralitas politik modern. Ini memperdalam luka sosial yang akan diwariskan generasi setelahnya.  

Gencatan senjata yang “dinegosiasikan” oleh aktor kuat dan kemudian ditegakkan dengan instrumen tekanan—yakni pembatasan bantuan, deadline tidak realistis untuk pengembalian jenazah, dan retorika keras dari mediator yang punya kepentingan politik—adalah resep untuk “perdamaian palsu.” 

Jika dunia mengakui standar kemanusiaan secara selektif, maka nilai-nilai internasional runtuh sama cepatnya seperti rumah dari bata rapuh. 

Gaza bukan masalah logistik semata; ini soal martabat manusia. 

Jika kita membiarkan bantuan menjadi game politik, jangan heran kalau generasi berikutnya menengok kembali dan bertanya: siapa yang memerdekakan kemanusiaan?

Referensi 

• Reuters. (2025, October 14). Hamas hands over hostage bodies after Israel threatens aid cut. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/hamas-fighters-tighten-grip-gaza-clouding-future-ceasefire-2025-10-14/ .  

• Reuters. (2025, October 17). UN says 560 tonnes of food entering Gaza daily since ceasefire but more needed. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/un-says-560-tonnes-food-entering-gaza-daily-since-ceasefire-more-needed-2025-10-17/ .  

• The Guardian. (2025, October 15–16). Palestinian bodies returned by Israel show signs of torture and execution, say doctors. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2025/oct/15/palestinian-bodies-returned-by-israel-show-signs-of-torture-and-execution-say-doctors.  

• UN OCHA. (2025, October). Humanitarian Situation Update — Gaza Strip. OCHA Occupied Palestinian Territory. https://www.ochaopt.org/content/humanitarian-situation-update-327-gaza-strip .  

• Reuters. (2025, October 12–14). Trump declares end of Gaza war as last Israeli hostages swapped for Palestinian detainees; mediators sign Gaza agreement. Reuters. https://www.reuters.com/world/middle-east/ceasefire-holds-gaza-ahead-hostage-release-trumps-visit-israel-2025-10-12/ and https://www.reuters.com/world/middle-east/mediators-egypt-qatar-turkey-sign-with-trump-document-gaza-ceasefire-deal-2025-10-13/.