Tragedi Darfur 2023–2025: Antara Politik, Etnisitas, dan Bayang-Bayang Intelijen Asing

Ilustrasi tragedi Darfur (Pic: Grok)

Sama seperti Palestina, Darfur adalah cermin kegagalan moral dunia: dunia yang cepat mengutuk terorisme, tapi lamban melawan pembantaian sistemik

Konflik di Darfur, Sudan, yang kembali meletus sejak April 2023 hingga 2025, menunjukkan pola kekerasan yang kompleks: gabungan antara rivalitas politik, diskriminasi etnis, dan perebutan sumber daya. 

Meskipun ada elemen agama dalam identitas para pihak, akar konflik lebih bersifat politik dan ekonomi, dengan dimensi kolonialisme baru dan keterlibatan intelijen asing yang memperkeruh situasi. 

Tulisan ini membandingkan dinamika tersebut dengan pola kekerasan struktural yang terjadi di Palestina, menunjukkan bahwa meski konteks berbeda, hasil akhirnya sama: penindasan sistemik terhadap kelompok sipil tak bersenjata.

Pendahuluan

Sejak April 2023, Sudan terjebak dalam perang brutal antara dua kekuatan besar: Sudan Armed Forces (SAF) di bawah pimpinan Abdel Fattah al-Burhan, dan Rapid Support Forces (RSF) di bawah Mohammed Hamdan Dagalo alias Hemedti.

Darfur, wilayah yang sudah lama jadi titik rawan sejak 2003, kembali menjadi pusat penderitaan manusia. 

Pembunuhan massal, pemerkosaan, penjarahan, dan penghancuran fasilitas publik meluas, terutama terhadap kelompok etnis Masalit — yang dituduh mendukung SAF dan dianggap “berbeda” secara etnokultural oleh RSF.

Metodologi

Analisis ini menggunakan pendekatan etnopolitik dan geopolitik dengan:

1. Studi laporan lembaga HAM internasional (HRW, Amnesty, UNHCR, dan Reuters investigative pieces, 2023–2025);

2. Analisis wacana media Timur Tengah dan Afrika (Al Jazeera, The East African);

3. Perbandingan naratif antara konflik Sudan dan Palestina dalam konteks state violence dan kolonialisme struktural.

Kajian Teoretik

1. Teori Kekerasan Struktural (Johan Galtung, 1969)

Kekerasan tidak selalu berupa perang fisik; ia juga muncul melalui ketimpangan ekonomi dan politik yang membuat kelompok tertentu tak berdaya. 

Di Darfur, marginalisasi etnis non-Arab telah berlangsung lama.

2. Teori Identitas dan Etnopolitik (Horowitz, 1985)

Identitas etnis sering digunakan sebagai alat legitimasi politik. 

Di Darfur, garis “Arab vs Afrika” bukan semata agama, tetapi hasil konstruksi sosial-politik yang dipelihara oleh elit militer.

3. Teori Intervensi Asing (Tilly, 1992; Chomsky, 2012)

Dalam konflik modern, kepentingan geopolitik dan ekonomi asing sering memperkeruh keadaan. 

Intelijen dari negara-negara Teluk dan kekuatan Barat dikabarkan memasok logistik dan informasi kepada kedua belah pihak — memperpanjang perang tanpa penyelesaian.

Analisis

• Bukan konflik agama murni.

Baik SAF maupun RSF mayoritas beragama Islam; jadi ini bukan pertarungan antara Islam–non-Islam, melainkan konflik intra-Islamic power struggle dengan motif ekonomi dan kontrol sumber daya.

• Motif politik & ekonomi dominan.

Wilayah Darfur kaya mineral (emas, uranium) dan menjadi jalur penting perdagangan lintas Afrika. Siapa yang menguasai Darfur, menguasai pundi ekonomi Sudan.

• Keterlibatan asing.

RSF punya jaringan bisnis besar dengan perusahaan-perusahaan logistik Uni Emirat Arab dan dukungan senjata tak langsung dari pihak luar (laporan UN Panel of Experts, 2024).

• Pola genosida.

Meski bukan konflik agama, praktiknya menyerupai genosida: RSF dan milisi lokal menyerang etnis Masalit secara sistematis — pembakaran kamp pengungsi, pembunuhan berdasarkan identitas, dan pengusiran massal.

• Paralel dengan Palestina.

Sama seperti Israel yang membungkus kekerasannya dengan narasi “keamanan nasional”, pihak RSF membungkus pembantaian dengan dalih “menumpas pemberontak”.

Hasilnya identik: warga sipil menjadi korban, dan dunia internasional hanya memberi peringatan tanpa tindakan konkret.

Konflik Darfur adalah tragedi berlapis: politik, etnisitas, ekonomi, dan pengkhianatan kemanusiaan. 

Meski berlatar Afrika, bentuknya mencerminkan genosida modern—pembersihan sistematis atas kelompok yang secara sosial diposisikan sebagai “yang lain”.

Sama seperti Palestina, Darfur adalah cermin kegagalan moral dunia: dunia yang cepat mengutuk terorisme, tapi lamban melawan pembantaian sistemik.

Selama kekuasaan global masih dikendalikan oleh mereka yang mendefinisikan siapa yang pantas hidup dan siapa yang tidak, Darfur dan Gaza akan tetap bernasib sama — menjadi kuburan bagi kemanusiaan yang abai.

Referensi

• Amnesty International. (2024). Sudan: “Nowhere is safe for civilians” – ethnic cleansing in West Darfur. London, UK.

• Chomsky, N. (2012). Occupy. London, UK: Penguin Books.

• Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.

• Horowitz, D. L. (1985). Ethnic Groups in Conflict. Berkeley, CA: University of California Press.

• Human Rights Watch. (2025). Sudan: War Crimes and Ethnic Cleansing in Darfur. New York, NY.

• Tilly, C. (1992). Coercion, Capital, and European States, AD 990–1992. Oxford, UK: Blackwell.

• United Nations. (2024). Report of the Panel of Experts on the Sudan (Darfur). New York, NY: United Nations Security Council.