Aneksasi Melalui Warna: Genealogi ‘Garis Kuning’ sebagai Instrumen Geopolitik Israel di Gaza

Ilustrasi garis kuning perbatasan (Pic: Grok)

Klaim ini memiliki potensi untuk berubah menjadi aneksasi de facto—mengunci penderitaan rakyat Palestina dan merusak prinsip kedaulatan serta hukum internasional

Pernyataan pejabat militer Israel pada Desember 2025 yang menyebut “yellow line”—garis demarkasi pasca-gencatan senjata—sebagai “perbatasan baru” menandai upaya mereproduksi aneksasi de facto di Jalur Gaza. 

Ini mengubah fase sementara operasi militer menjadi klaim teritorial permanen, berpotensi mengkonsolidasikan kontrol Israel atas >50% Gaza (termasuk Rafah dan wilayah pertanian penting). 

Tulisan ini menelaah dasar politik, kontradiksi hukum internasional, implikasi kemanusiaan, prediksi pergerakan kebijakan, dan rekomendasi diplomatik. 

Temuan: klaim garis kuning melemahkan prinsip non-aneksasi dalam perjanjian gencatan senjata, meningkatkan risiko pemindahan paksa, dan memicu gelombang tuntutan sanksi serta litigasi internasional jika komunitas global tak merespons tegas.  

Fakta singkat & Konteks Kronologis

Oktober 2025: gencatan yang dimediasi AS menetapkan penarikan terbatas dan pembentukan “yellow line” sebagai zona penarikan sementara; rencana selanjutnya termasuk pembentukan pasukan stabilisasi internasional.  

Desember 2025: Kepala Staf Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyatakan kepada pasukan bahwa “yellow line” akan berfungsi sebagai perbatasan defensif baru bagi Israel, sementara posisi militer Israel tetap menguasai lebih dari setengah Gaza, termasuk Rafah. 

Pernyataan ini bertentangan dengan ketentuan gencatan yang menyebut Israel “tidak akan menduduki atau menganeksasi Gaza.”  

Reaksi global: PBB dan beberapa aktor internasional menolak perubahan perbatasan unilateral; aktivis Palestina menuntut sanksi, sementara beberapa negara regional menekan perlunya solusi dua-negara.  

Kerangka Teoretis — Aneksasi de Jure vs Aneksasi de Facto

Aneksasi dapat berbentuk formal (de jure—aneksasi legislatif) atau praktis (de facto—kontrol permanen tanpa deklarasi formal). 

Dalam kasus Gaza: klaim garis kuning berisiko menjadi aneksasi de facto—mengubah praktik militer sementara menjadi kontrol administratif, akses ekonomi, dan demografis yang permanen. 

Teori hukum politik menyatakan: kedaulatan efektif sering diakui ketika kontrol praktis berlangsung lama dan diikuti oleh legitimasi internasional; akibatnya tindakan awal militer dapat berkembang menjadi norma realpolitikal.

Analisis Hukum Internasional

• Prinsip non-aneksasi: 

Perjanjian gencatan (Oct 2025) mengandung klausul non-aneksasi. Upaya menjadikan garis kuning sebagai batas permanen bertentangan dengan semangat kesepakatan dan Amandemen yang menjamin tidak ada aneksasi.  

• UNCLOS & hukum laut (jika terkait perbatasan maritim) dan Hukum Humaniter Internasional(Proteksi penduduk sipil) 

Menuntut non-pemaksaan pemindahan penduduk dan perlindungan infrastruktur sipil. 

Penguasaan wilayah, demolisian rumah, atau pembentukan zona “aman” tertutup tanpa persetujuan rakyat Palestina berisiko dianggap pelanggaran hukum humaniter dan kebijakan paksaan demografis.  

• Preseden yudisial: 

Mahkamah Internasional/ICJ memandang perubahan wilayah paksa dan pembersihan demografis sebagai isu serius—klaim aneksasi de facto bisa memicu proses hukum atau rekomendasi sanksi jika terbukti pelanggaran hak asasi dan larangan pemindahan paksa.

Implikasi Kemanusiaan & Demografis

Kontrol atas >50% Gaza berarti hilangnya akses lahan pertanian, penutupan jalur perdagangan, dan risiko pemindahan massal ke wilayah yang disisakan. 

Rencana “Alternative Safe Communities” dan pembatasan mobilitas (mis. keluar satu arah ke Mesir) menambah tekanan pada hak kembali dan keberlangsungan ekonomi rakyat Gaza. 

Kondisi ini menaikkan risiko kelaparan, penyakit, dan pengungsian berkepanjangan.  

Prediksi

1. Aneksasi de facto dipercepat melalui konsolidasi keamanan dan pembangunan infrastruktur

Israel akan memperkuat outpost, pasukan, dan infrastruktur “keamanan” di sepanjang garis kuning; selanjutnya membiarkan aktor rekonstruksi pro-Israel (dan donor yang setuju) melakukan pembangunan di zona yang dikuasai — menciptakan fakta di lapangan sulit dibalik.  

2. Pemindahan paksa terselubung & ‘rezoning’ demografi

Dengan pembatasan akses ke wilayah timur/bagian tengah Gaza, tekanan ekonomi dan administratif akan mendorong keluarnya warga sipil; Israel bisa mengklaim “kesejahteraan” atau rekonstruksi sementara namun menghasilkan pengosongan paksa yang irreversible.  

3. Diplomasi defensif AS & fragmentasi reaksi internasional

Karena peran besar AS dalam mediasi, beberapa sekutu mungkin berusaha menahan kritik keras demi menjaga peran diplomatik; hasilnya: kecaman retoris tanpa tindakan keras — memberi peluang legitimasi perlahan bagi klaim garis kuning.  

4. Peningkatan tuntutan hukum & sanksi oleh aktor non-negara

Aktivis, LSM, dan beberapa negara akan menekan EU/ICC/UN untuk tindakan hukum dan sanksi selektif (travel bans, asset freezes terhadap figur yang terkait konsolidasi aneksasi). Efektivitasnya bergantung pada kesatuan politik internasional.  

5. Potensi konflik lanjutan lokal dan gerakan perlawanan

Secara operasional, pengukuhan garis kuning tanpa solusi politik yang adil memicu ketegangan baru—pemberontakan lokal, teror sporadis, atau operasi militer yang memicu eskalasi lebih luas.

Politik Legitimasi & Argumen Israel

Ringkasnya, tiga motif logis di balik klaim garis kuning:

1. Keamanan strategis: mengamankan buffer zone untuk perlindungan pemukiman Israel selatan.

2. Kontrol ekonomi: menguasai infrastruktur penting (bandara, Rafah, lahan agraris) untuk leverage politik dan ekonomi dalam rekonstruksi.

3. Negosiasi paksa: menjadikan klaim de facto sebagai bargaining chip dalam pembicaraan politik, memaksa agar final status disusun dari posisi yang sudah ada.  

Rekomendasi Kebijakan

1. Penolakan kolektif & sanksi target: Negara-negara demokratis harus menyiapkan paket sanksi tertarget (asset freeze, embargo ekspor pertahanan, pembatasan finansial) terhadap aktor yang memfasilitasi aneksasi de facto.

2. Mandat pemantauan internasional cepat: PBB/UNHCR/ICRC perlu akses independen ke Gaza, serta misi pemantauan hak asasi dan migrasi.

3. Jalur hukum proaktif: Dukungan kepada upaya litigasi internasional (ICJ/ICC) untuk menyelidiki dugaan pemindahan paksa atau pelanggaran hukum humaniter.

4. Perlindungan akses bantuan: Tekanan pada Israel agar pastikan akses bantuan tanpa pengkondisian; donor besar harus menahan dana jika akses kemanusiaan terhambat.

5. Agenda rekonsiliasi & solusi status akhir: Dorong konferensi internasional yang kredibel (bukan format yang dipersepsi berat sebelah) untuk menentukan perbatasan, hak kembali, jaminan keamanan, dan mekanisme reparasi.

Pernyataan militer tentang “yellow line” sebagai perbatasan baru adalah upaya melegitimasi kontrol teritorial lewat fakta di lapangan. 

Jika tidak direspon dengan kebijakan diplomatik terkoordinasi dan tindakan hukum/institusional, klaim ini memiliki potensi untuk berubah menjadi aneksasi de facto—mengunci penderitaan rakyat Palestina dan merusak prinsip kedaulatan serta hukum internasional. 

Komunitas internasional memilih antara tindakan tegas yang berisiko geopolitik dan retorika yang memberi ruang bagi konsolidasi fakta baru. 

Pilihan itu akan menentukan apakah klaim garis kuning hanya menjadi babak baru dalam okupasi, atau dipastikan sebagai pelanggaran yang dapat ditindak.

Referensi 

• The Guardian. (2025, December). ‘Yellow line’ that divides Gaza under Trump plan is ‘new border’ for Israel, says military chief.  

• Al Jazeera. (2025, December). Hamas and Israel move towards phase two of US-backed Gaza plan.  

• The Times of Israel. (2025, December). Touring the Strip, IDF chief Zamir says Gaza ceasefire line a new border.  

• The Guardian / Interactive reporting. (2025, December). No sign of normal life as Gaza’s killing and misery grind on.  

• TRT World. (2025). UN rejects any alteration to Gaza–Israel border after Israeli army claim.