Kekerasan Simbolik, Amarah Global, dan Distorsi Narasi Antisemitisme: Analisis Kasus Bondi serta Reaksi Internasional terhadap Kebijakan Israel di Gaza

 

Ilustrasi penembakan di pantai (Pic: Grok)

Selama kekerasan terhadap warga sipil Palestina dinormalisasi, sementara kritik dibungkam dengan label antisemitisme, dunia akan terus memproduksi kemarahan yang tidak terkelola

Peristiwa penembakan oleh seorang ayah dan anak di Pantai Bondi, Australia, pada Desember 2025 dengan cepat dibingkai oleh sebagian aktor politik sebagai manifestasi antisemitisme global, bahkan dikaitkan langsung dengan pengakuan Australia terhadap Negara Palestina. 

Artikel ini menolak reduksi tersebut. Melalui pendekatan analisis politik-sosiologis dan hukum humaniter internasional, studi ini berargumen bahwa insiden tersebut lebih tepat dipahami sebagai ekspresi ekstrem dari akumulasi kemarahan global terhadap praktik kekerasan struktural Israel di Palestina, khususnya di Gaza. 

Klaim bahwa kekerasan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari pengakuan Palestina dinilai sebagai distorsi naratif yang berfungsi mengalihkan tanggung jawab moral dan hukum atas penderitaan sipil Palestina yang sistemik dan terdokumentasi luas.

Ketika Semua Kritik Disebut Antisemitisme

Dalam dekade terakhir, istilah antisemitisme mengalami inflasi makna. Kritik terhadap kebijakan negara Israel, bahkan yang berbasis hukum humaniter internasional, kerap disamakan dengan kebencian terhadap identitas Yahudi. 

Insiden Bondi menjadi contoh klasik bagaimana tragedi lokal segera diserap ke dalam narasi geopolitik global yang menyederhanakan sebab, menutup konteks, dan mematikan diskursus kritis.

Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengaitkan insiden tersebut dengan pengakuan Australia terhadap Palestina bukan sekadar spekulatif, tetapi problematis secara epistemologis. 

Ia mengasumsikan hubungan kausal langsung tanpa bukti empiris, sekaligus mengabaikan konteks global berupa kejenuhan moral terhadap tindakan militer Israel.

Kerangka Teoretis

Penelitian ini menggunakan tiga kerangka utama:

1. Kekerasan Struktural (Galtung)

Kekerasan tidak selalu hadir dalam bentuk peluru. Sistem yang secara konsisten mencabut hak hidup layak, keamanan, dan perlindungan sipil adalah bentuk kekerasan yang sah dianalisis sebagai pemicu reaksi ekstrem.

2. Framing Politik dan Moral Licensing

Negara yang mengklaim status korban historis cenderung memperoleh moral exemption, di mana pelanggaran yang dilakukan hari ini dibingkai sebagai pembelaan diri permanen.

3. Hukum Humaniter Internasional

Prinsip distinction, proportionality, dan precaution menjadi tolok ukur utama untuk menilai legitimasi operasi militer, terlepas dari identitas pelakunya.

Gaza: Ketimpangan Perlindungan yang Telanjang

Pada Desember 2025, badai besar melanda Gaza dan menewaskan warga sipil yang tinggal di tenda-tenda pengungsian. 

Pada saat yang sama, pemerintah Israel mengeluarkan imbauan kepada warga dan tentaranya untuk tetap berada di dalam rumah selama cuaca ekstrem.

Kontras ini bukan kebetulan, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan:

• Warga Gaza tidak memiliki rumah akibat pemboman sistematis.

• Infrastruktur sipil dihancurkan atau dibatasi secara sengaja.

• Tenda pengungsian pun tidak aman dari serangan militer.

Dalam kondisi ini, seruan “berlindung di rumah” menjadi absurd bagi warga Gaza, karena rumah bukan lagi entitas yang tersedia secara material.

Target Sipil dan Normalisasi Pelanggaran

Data dari berbagai badan internasional menunjukkan korban sipil Gaza mencakup:

• Balita dan anak-anak

• Jurnalis

• Tenaga medis

• Staf dan fasilitas PBB, termasuk UNRWA

Pola ini menunjukkan bukan insiden terisolasi, melainkan normalisasi kekerasan terhadap objek yang secara eksplisit dilindungi oleh hukum internasional. 

Ketika pelanggaran semacam ini berlangsung tanpa sanksi berarti, dunia internasional tidak hanya menyaksikan, tetapi turut membangun frustrasi kolektif.

Insiden Bondi: Reaksi, Bukan Akar Masalah

Mengaitkan penembakan Bondi semata-mata sebagai antisemitisme adalah penyederhanaan yang berbahaya. 

Kekerasan tersebut lebih tepat dipahami sebagai manifestasi patologis dari kemarahan global yang tidak tersalurkan secara politik, hukum, dan moral.

Ini tidak berarti membenarkan kekerasan terhadap warga sipil mana pun. Namun analisis ilmiah wajib membedakan antara:

• Kebencian berbasis identitas

• Amarah politik terhadap negara dan kebijakan militernya

Menyatukan keduanya justru merusak upaya melawan antisemitisme yang sesungguhnya.

Distorsi Narasi sebagai Strategi Politik

Narasi Netanyahu mencerminkan strategi klasik:

1. Alihkan sebab ke faktor eksternal.

2. Bingkai kritik sebagai kebencian identitas.

3. Hindari refleksi terhadap tindakan sendiri.

Strategi ini efektif secara politik jangka pendek, tetapi destruktif secara moral dan hukum dalam jangka panjang.

Insiden Bondi tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteks global Gaza. Klaim bahwa pengakuan Australia terhadap Palestina memicu kekerasan tersebut tidak didukung oleh analisis kausal yang sahih. 

Sebaliknya, peristiwa ini mencerminkan kegagalan sistem internasional dalam menegakkan keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggaran berat yang terus berlangsung.

Selama kekerasan terhadap warga sipil Palestina dinormalisasi, sementara kritik dibungkam dengan label antisemitisme, dunia akan terus memproduksi kemarahan yang tidak terkelola. 

Dan kemarahan yang tidak diakui secara politik cenderung meledak dalam bentuk yang paling tidak diinginkan.

Referensi

Amnesty International. (2024). Israel/Occupied Palestinian Territory: Unlawful attacks and collective punishment in Gaza. Amnesty International Publications.

Arendt, H. (1970). On violence. Harcourt, Brace & World.

(Ya, klasik. Tapi masih relevan karena manusia belum berevolusi secara moral.)

B’Tselem. (2024). A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is apartheid. B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.

Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191. https://doi.org/10.1177/002234336900600301

Human Rights Watch. (2024). “I can’t erase all the blood from my mind”: Palestinian civilians under Israeli attacks in Gaza. Human Rights Watch.

International Committee of the Red Cross. (2020). International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts. ICRC.

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2024). Report on the human rights situation in the Occupied Palestinian Territory. United Nations.

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2025). Gaza humanitarian situation update. United Nations.

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. (2025). UNRWA situation report: Gaza Strip. United Nations.

United Nations General Assembly. (1949). Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of war. United Nations Treaty Series.