Reproduksi Kuasa dan Delegitimasi Perlawanan: Analisis Kritis Fase Kedua Ceasefire Gaza pada Trump–Netanyahu Talks

-

Ilustrasi Trump-Netanyahu talks (Pic: Grok)


Struktur kuasa internasional masih mendikte legitimasi dan syarat perdamaian, yang menimbulkan pertanyaan etis maupun praktis mengenai keadilan dan durabilitas solusi Gaza



Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mar-a-Lago tanggal 29 Desember 2025 menandai fase baru diplomasi perdamaian terkait konflik Israel–Gaza yang telah berlarut sejak 7 Oktober 2023. 


Diskusi berfokus pada peralihan fase satu ceasefire menuju fase dua, yang menuntut demiliterisasi total Hamas dan pembentukan otoritas teknokratis Palestina dari luar struktur Hamas, serta kemungkinan penempatan pasukan internasional. 


Artikel ini menganalisis bagaimana narasi ini mencerminkan dilema legitimasi politik, standard ganda dalam penegakan gencatan senjata, dan relasi struktural antara aktor dominan (AS–Israel) dengan aktor pemberontak (Hamas). 


Selain itu, tulisan ini mengkritisi ketidakseimbangan implementasi gencatan senjata serta interpretasi ancaman dan keamanan yang bias terhadap satu pihak dalam konteks hukum internasional.  



Latar Belakang Diplomasi Ceasefire Gaza


Pada Oktober 2025, sebuah rencana perdamaian Gaza yang didukung oleh Amerika Serikat dirancang dalam beberapa fase. 


Fase pertama berfokus pada pengurangan kekerasan dan peningkatan akses kemanusiaan. Namun, sejak saat itu, terdapat klimaks baru dalam tekanan terhadap Hamas untuk menyerahkan senjatanya sebagai syarat lanjutan negosiasi.  


Pertemuan Trump–Netanyahu berlangsung di Mar-a-Lago, Florida, di mana isu demiliterisasi Hamas menjadi titik sentral pembicaraan, berbarengan dengan ancaman tegas dari Trump terhadap kelompok tersebut jika tidak mematuhi tuntutan. 


Trump menyatakan Hamas akan menghadapi “hell to pay” jika gagal membongkar struktur militernya.  



Diplomasi Kuasa vs Legitimitas Perlawanan


Dalam kajian hubungan internasional, konflik bersenjata sipil sering dianalisis melalui dua lensa utama:


• Realisme struktural, yang melihat aktor utama mengejar keamanan dan kepentingan strategis melalui aliansi dan tekanan.


• Teori legitimasi perlawanan, yang mempertimbangkan bagaimana aktor nonnegara (seperti Hamas) menempatkan diri dalam narasi sah perjuangan melawan pendudukan.


Kedua lensa ini bersinggungan pada isu Gaza: sementara AS dan Israel menempatkan itu sebagai urusan keamanan struktural, Hamas dan pendukungnya melihatnya sebagai legitimasi perjuangan terhadap ketidakadilan dan pendudukan.



Trump–Netanyahu Talks: Isi dan Dinamika Utama


1.Disarmament sebagai Syarat Diplomasi


Trump menegaskan bahwa tanpa pembongkaran senjata secara total, transisi ke fase dua tidak mungkin terjadi. 


“Disarmament harus dilakukan dalam jangka waktu singkat,” kata Trump, meskipun Hamas menyatakan tetap mempertahankan senjata sebagai alat pertahanan sampai pendudukan berakhir.  


2. Kecenderungan Politik dan Simbolisme Persekutuan


Pertemuan tersebut memperlihatkan betapa kuatnya hubungan personal dan politis antara Trump dan Netanyahu — suatu vernacular diplomacy di mana hubungan elit menjadi instrumen pokok dalam menetapkan agenda kebijakan luar negeri. 


Trump juga mengecam Iran dan menegaskan dukungan terhadap Israel dalam menghadapi ancaman nuklir, menambah dimensi regional yang lebih luas terhadap pembicaraan Gaza.  


3. Ketimpangan Implementasi Gencatan Senjata


Meskipun fase pertama gencatan senjata masih berlaku, laporan menunjukkan bahwa Israel telah melakukan operasi militer terbatas serta pembatasan akses bantuan kemanusiaan di Gaza sejak Oktober, yang menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsistensi dan keadilan implementasi gencatan senjata itu sendiri — sebuah masalah yang tidak diangkat dengan urgensi setara saat berbicara tentang disarmament Hamas.  



Analisis Kritis: Standard Ganda dan Delegitimasi


Fokus pada disarmament sebagai syarat lanjutan diplomasi mencerminkan apa yang dikritik sebagai standard ganda dalam politik transisi damai.


Di satu sisi, pihak yang dianggap “resmi” atau negara menerima legitimasi penuh dalam agenda negara-negara kuat.


Di sisi lain, kelompok seperti Hamas diposisikan sebagai entitas yang harus dilucuti sebagai prasyarat perdamaian, tanpa penilaian setara terhadap tindakan pihak dominan seperti frekuensi serangan atau pembatasan akses bantuan.


Ini mencerminkan politisasi keamanan internasional, di mana “keamanan” seolah hanya terkait kelompok militan tetapi tidak secara simetris pada kekuatan militer konvensional.



Implikasi Kebijakan


1. Tantangan pada Framework Hukum Internasional


Agenda disarmament tanpa penyelesaian struktural terhadap isu pendudukan menempatkan hukum humaniter internasional dalam dilema: apakah keamanan nasional dapat dijustifikasi tanpa koreksi proporsional terhadap tindakan pihak dominan?


2. Dampak terhadap Kepercayaan Negosiasi


Pendekatan yang menekankan disarmament sebagai prasyarat tunggal berpotensi menghambat dialog substantif dan justru memperpanjang ketidakstabilan, karena pihak yang merasa tidak diakui legitimasi politisnya akan semakin skeptis terhadap mekanisme diplomasi tradisional.



Pertemuan Trump–Netanyahu pada 29 Desember 2025 menunjukkan bagaimana kekuatan diplomasi utama menetapkan kerangka naratif perdamaian yang tidak simetris, di mana kebutuhan pihak yang lebih lemah (Hamas) harus tunduk sementara pertanyaan terhadap tindakan pihak dominan cenderung diabaikan. 


Pendekatan ini mencerminkan realitas di mana struktur kuasa internasional masih mendikte legitimasi dan syarat perdamaian, yang menimbulkan pertanyaan etis maupun praktis mengenai keadilan dan durabilitas solusi Gaza.









Referensi

• Reuters. (2025, 29 Desember). Trump warns Hamas of severe consequences if they do not disarm and meets Netanyahu at Mar-a-Lago.  

• The Guardian. (2025, 29 Desember). Trump and Netanyahu meeting linked to pushing second phase of Gaza ceasefire, warns Hamas of “hell to pay”.  

• Al Jazeera. (2025, 29 Desember). Trump threatens Hamas, warns Iran of further strikes after talks with Netanyahu.  

• ABC News. (2025, 29 Desember). Netanyahu meets Trump at Mar-a-Lago; Gaza ceasefire broadly holding with sporadic clashes.  

• WPBF. (2025, 29 Desember). Trump–Netanyahu meeting ahead of second phase Gaza talks focuses on humanitarian aid and reconstruction.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya