Standar Ganda Senyap: Kepemimpinan India dalam BRICS+ 2026 dan Reproduksi Hegemoni Lunak Global

-

Ilustrasi India memimpin BRICS+ 2026 (Pic: Grok)

Multipolaritas tidak otomatis mengakhiri standar ganda; ia hanya mendistribusikannya ke lebih banyak tangan


Kepemimpinan India atas BRICS+ tahun 2026 diproyeksikan sebagai tonggak penting dalam transformasi tata kelola global multipolar. 


Namun, artikel ini berargumen bahwa peran India tidak dapat dipahami sebagai antitesis terhadap hegemoni Barat, melainkan sebagai bentuk baru dari standar ganda strategis yang direproduksi melalui pendekatan diplomatik lunak, selektif, dan kalkulatif. 


Dengan mengkaji kebijakan luar negeri India terhadap isu kedaulatan, hak asasi manusia, konflik regional, dan arsitektur BRICS+, tulisan ini menunjukkan bahwa India beroperasi sebagai norm entrepreneur parsial: mengadvokasi multilateralisme global sambil mempertahankan pengecualian normatif bagi kepentingan domestiknya. 


Temuan ini menantang narasi romantik India sebagai juru bicara Global South dan mengusulkan kerangka “double-standard managerialism” sebagai ciri khas kepemimpinan India kontemporer.



Pendahuluan


Sejak ekspansi BRICS menjadi BRICS+, diskursus global memposisikan blok ini sebagai penyeimbang dominasi Barat. 


India, yang akan memimpin BRICS+ pada 2026, sering dipersepsikan sebagai aktor moderat yang mampu menjembatani kepentingan Utara dan Selatan global. 


Namun, pertanyaan krusial muncul:

apakah India benar-benar menantang standar ganda global, atau justru menginstitusionalisasikan versi barunya?


Tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa kekuatan besar, terlepas dari latar ideologinya, cenderung mereproduksi pola selektivitas normatif ketika mencapai ambang pengaruh sistemik.



Kerangka Teoretik


Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

1. Realisme Neoklasik – untuk membaca bagaimana tekanan sistem internasional dimediasi oleh kepentingan domestik India.

2. Normative Power Theory (kritik) – menilai klaim India sebagai aktor normatif Global South.

3. Strategic Ambiguity Framework – menjelaskan inkonsistensi kebijakan luar negeri sebagai strategi sadar, bukan kegagalan moral.


Konsep kunci yang digunakan adalah double-standard managerialism, yaitu praktik mempertahankan norma universal secara retoris sambil mengelola pengecualian secara pragmatis.



India dan Multilateralisme Selektif


India secara konsisten mengadvokasi:

• reformasi Dewan Keamanan PBB,

• penguatan Global South,

• penolakan unilateralisme Barat.


Namun, pada isu:

• Kashmir,

• pembatasan kebebasan sipil domestik,

• serta penolakan mekanisme pemantauan HAM internasional,


India menggunakan argumen kedaulatan absolut yang identik dengan narasi negara-negara Barat saat menghadapi kritik terhadap pelanggaran mereka sendiri.


Ini menunjukkan asimetrisnya penerapan norma, bukan penolakan atas norma itu sendiri.



BRICS+ di Bawah India: Integrator atau Rem?


India berpotensi memposisikan BRICS+ sebagai:

• forum ekonomi alternatif,

• tetapi bukan aliansi geopolitik konfrontatif.


Berbeda dengan China atau Rusia, India cenderung:

• menahan agenda dedolarisasi agresif,

• menolak framing BRICS sebagai blok anti-Barat,

• menjaga kompatibilitas dengan sistem keuangan global eksisting.


Hal ini memperlihatkan peran India sebagai stabilisator sistem lama, bukan perombaknya.



Perbandingan dengan Amerika Serikat


Perbedaan utama India dan AS bukan pada substansi, melainkan gaya:

• AS menggunakan tekanan terbuka dan sanksi,

• India menggunakan bahasa moral, sejarah kolonial, dan solidaritas Selatan Global.


Namun keduanya berbagi logika yang sama: norma berlaku universal, kecuali ketika bertabrakan dengan kepentingan nasional.


Dengan kata lain, India tidak menghapus standar ganda global, tetapi memperhalusnya.



Implikasi Global


Kepemimpinan India dalam BRICS+ berpotensi:

1. Menormalisasi standar ganda versi Global South.

2. Melemahkan klaim moral alternatif terhadap Barat.

3. Menggeser konflik global dari konfrontasi terbuka menuju kompetisi normatif yang lebih samar.


Ini menciptakan dunia multipolar yang lebih tenang, tetapi tidak otomatis lebih adil.



India dalam BRICS+ 2026 bukanlah penantang radikal tatanan global, melainkan manajer baru dari ketidakadilan lama. 


Dengan retorika anti-hegemoni dan praktik selektivitas normatif, India menunjukkan bahwa kekuasaan besar, terlepas dari asal-usul kolonialnya, cenderung mengulang pola yang sama ketika diberi panggung global.


Multipolaritas tidak otomatis mengakhiri standar ganda; ia hanya mendistribusikannya ke lebih banyak tangan.








Referensi


Acharya, A. (2018). The end of American world order (2nd ed.). Polity Press.


Acharya, A. (2020). Constructing global order: Agency and change in world politics. Cambridge University Press.

https://doi.org/10.1017/9781108670214


Bajpai, K., Basit, S., & Krishnappa, V. (2021). India’s grand strategy: History, theory, cases. Routledge.

https://doi.org/10.4324/9780429461909


BRICS. (2024). Johannesburg II Declaration: BRICS and Africa—Partnership for mutually accelerated growth. BRICS Secretariat.


Council on Foreign Relations. (2024). India’s foreign policy and strategic autonomy. CFR Backgrounder.


Ganguly, Š., & Pardesi, M. (2022). India rising: What is New Delhi to do? Journal of Strategic Studies, 45(5), 657–682.

https://doi.org/10.1080/01402390.2021.1958397


Hurrell, A. (2006). Hegemony, liberalism and global order. International Affairs, 82(1), 1–19.

https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2006.00505.x


Ministry of External Affairs, Government of India. (2024). India and BRICS: Strategic priorities.

https://www.mea.gov.in


Narlikar, A. (2013). New powers: How to become one and how to manage them. Oxford University Press.


Pant, H. V., & Passi, R. (2017). India’s strategic ambiguity in a multipolar world. International Affairs, 93(1), 141–158.

https://doi.org/10.1093/ia/iiw034


Stuenkel, O. (2020). The BRICS and the future of global order (2nd ed.). Lexington Books.


United Nations. (2023). Reform of the Security Council and equitable representation. UN General Assembly Documents.


Waltz, K. N. (1979). Theory of international politics. McGraw-Hill.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kontaminasi Cs-137 pada Udang Indonesia: Antara Sains, Politik, dan Kepercayaan Global

-
Gambar
  Ilustrasi udang Indonesia (Pic: Meta AI) Kontroversi Cs-137 pada udang Indonesia adalah pelajaran bahwa dalam politik pangan global, “persepsi lebih berbahaya daripada radiasi” Kontroversi terkait dugaan kontaminasi radioaktif Cesium-137 (Cs-137) pada udang Indonesia pada September 2025 memicu perdebatan sains, politik, dan diplomasi dagang.  Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kadar Cs-137 yang terdeteksi (68 Bq/kg) masih jauh di bawah ambang batas standar internasional, sementara Amerika Serikat merespons dengan tingkat kewaspadaan tinggi.  Tulisan ini membahas perbedaan standar keamanan pangan global, analisis ilmiah terhadap dampak kesehatan, dimensi politik di balik “histeria” Amerika Serikat, serta isu fundamental mengenai kepercayaan internasional terhadap klaim keamanan pangan suatu negara. Pendahuluan Globalisasi pangan menjadikan standar keamanan internasional sebagai instrumen yang tidak hanya ilmiah, melainkan juga politis.  Kasus dugaan kontaminasi C...
Baca selengkapnya

Isu Pangkalan Militer Rusia: Diplomasi Dua Wajah dalam Politik Global

-
Gambar
Ilustrasi pesawat tempur Rusia (Pic: Meta AI) Diplomasi seringkali bersifat simbolik: menenangkan satu pihak lewat pernyataan publik, tapi menjaga peluang kerja sama dengan pihak lain melalui jalur informal Dalam dinamika hubungan internasional modern, negara-negara tidak hanya berinteraksi atas dasar moralitas atau hukum internasional, tetapi juga atas kepentingan strategis.  Istilah “ diplomasi dua wajah ” atau  dual-track diplomacy  sering digunakan untuk menggambarkan pendekatan yang tampak kontradiktif: negara mengklaim prinsip tertentu di satu sisi, tetapi menjalankan kebijakan berbeda di sisi lain.  Amerika Serikat dan sekutunya menjadi contoh paling jelas dari praktik ini, yang turut menginspirasi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam merancang strategi diplomatiknya. Praktik Diplomasi Dua Wajah: Studi Kasus Amerika dan Sekutunya - Demokrasi dan Intervensi AS kerap menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, sejarah mencatat ...
Baca selengkapnya

Penahanan Global Sumud Flotilla & Penjara Ketziot: Kondisi, Pelanggaran, dan Tantangan atas Kemanusiaan

-
Gambar
  Ilustrasi penjara mengerikan (Pic: Meta AI) Berdasarkan bukti terkini, memang ada banyak indikasi bahwa aktivis Global Sumud Flotilla yang ditangkap diperlakukan dalam kondisi yang mendekati pelanggaran serius HAM Sejak 1-2 Oktober 2025, puluhan aktivis dari Global Sumud Flotilla (GSF) ditangkap oleh Israel setelah upaya pengiriman bantuan humanitarian ke Gaza.  Banyak dari mereka diintersep di perairan internasional, lalu dipindahkan ke fasilitas tahanan Ketziot di Negev — dikenal sebagai salah satu penjara paling keras.  Laporan‐laporan dari organisasi HAM dan media internasional mengungkap dugaan pelanggaran hak asasi: penahanan tanpa pengacara, pemaksaan lutut dan “zip-tied”, kekurangan obat dan makanan, dan kondisi penahanan yang sangat membatasi martabat manusia.  Tulisan ini menganalisis sumber bukti, mengukur sejauh mana pelanggaran sesuai standar internasional, dan mengkaji opsi respons hukum dan diplomatik. Pendahuluan • Latar : Global Sumud Flotilla ad...
Baca selengkapnya