Kekerasan Terstruktur dalam Sistem Penahanan Israel: Analisis Klaim Penyiksaan dan Peran Aktor Politik Ekstrem

Ilustrasi penjara dengan parit buaya (Pic: Grok)

Perlakuan terhadap tahanan Palestina sejak konflik 2023 hingga 2025 menunjukkan pola yang memicu kekhawatiran serius

Sepanjang periode konflik Israel–Palestina sejak Oktober 2023 hingga akhir 2025, terdapat laporan signifikan tentang perlakuan terhadap tahanan Palestina yang mencakup dugaan praktik penyiksaan fisik, psikologis, dan seksual yang sistematis. 

United Nations Committee Against Torture (CAT) pada Desember 2025 menyimpulkan adanya policy de facto torture terhadap tahanan Palestina, disertai angka kematian yang meningkat dan impunitas hukuman yang meluas. 

Pada saat yang sama, aktor politik Israel dengan latar belakang ideologi ekstrem mempromosikan kebijakan penahanan keras serta usulan fasilitas penjara yang represif. 

Artikel ini menelaah fenomena tersebut secara multidisipliner: kerangka hukum humaniter internasional dan anti-torture, statistik penahanan, dinamika politik domestik Israel, serta implikasi terhadap hak asasi manusia dan hukum perang kontemporer.

Pendahuluan

Penahanan massal dalam konflik bersenjata seringkali menjadi indikator bagaimana negara menangani ancaman terhadap dominasi strukturalnya. 

Di konflik Israel–Palestina pasca 7 Oktober 2023, peningkatan tajam jumlah tahanan Palestina, termasuk ratusan anak, mengakibatkan kekhawatiran luas dari komunitas internasional tentang praktik perlakuan terhadap mereka. 

United Nations Committee Against Torture (CAT) dalam laporan terbarunya menyimpulkan bahwa terdapat pola sistematis pelanggaran terhadap prinsip non-torture, menimbulkan perdebatan tentang apakah tindakan negara dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum humaniter atau hak asasi manusia.

Kerangka Hukum Humaniter dan Anti-Torture

1.Prinsip Non-Torture

Berdasarkan Konvensi Melawan Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT, 1984) dan Hukum Humaniter Internasional (Geneva Conventions), setiap bentuk penyiksaan — fisik, psikologis, atau seksual — terhadap tahanan atau kombatan yang tidak bersenjata adalah dilarang secara mutlak. 

Larangan ini bersifat jus cogens (norma dasar tak tergoyahkan oleh perjanjian bilateral).

2. Perlindungan Anak

Penahanan anak menghadirkan kerangka kerentanan tambahan di mana hukum hak asasi internasional (mis. Convention on the Rights of the Child) menuntut perlakuan khusus, termasuk akses pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang humanis.

Statistik Penahanan Palestina 2023–2025

• Periode Oktober 2023 – November 2025 menunjukkan peningkatan drastis jumlah tahanan Palestina di fasilitas penahanan Israel.

• Laporan tersedia menyebutkan sekitar 10.000+ tahanan, termasuk 300+ anak di bawah umur.

• CAT mengutip 75+ kematian tahanan yang diduga berkaitan dengan kondisi penahanan dan praktik penghukuman keras selama periode yang sama.

Data ini mendukung analisis tren kebijakan penahanan yang jauh melampaui fluktuasi biasa di masa damai.

CAT dan Insiden Penyiksaan Sistematis

Pada Desember 2025, United Nations Committee Against Torture (CAT) menyimpulkan bahwa ada indikasi kuat terhadap apa yang disebut: “de facto policy of torture” terhadap tahanan Palestina.

Laporan menyebut:

• Penyiksaan fisik yang mencakup pukulan, stres posisi, dan perlakuan yang memicu trauma fisik jangka panjang.

• Penyiksaan psikologis, termasuk isolasi lama dan perampasan informasi yang disengaja.

• Dugaan pelecehan seksual sebagai alat intimidasi, meski data teknis spesifik terbatas sebab kurangnya akses independen.

Penilaian CAT mencerminkan pola yang berulang dan tidak sporadis.

Ideologi Politik dan Kebijakan Penahanan Ekstrem

Beberapa aktor politik domestik Israel selama periode konflik mempromosikan kebijakan keras terhadap tahanan Palestina. 

Salah satu tokoh yang sering muncul dalam kritik internasional adalah Itamar Ben-Gvir, seorang politikus dengan sejarah ideologi ekstremis:

• Ben-Gvir dikenal sebagai murid Rabbi Meir Kahane, pendiri partai Kach yang dilarang karena doktrin rasisnya.

• Ia mendukung ekspansi pemukiman di West Bank, deportasi paksa, dan pendekatan “zero tolerance” terhadap tahanan.

• Pernyataan publiknya mencerminkan pemikiran bahwa hak warga Yahudi lebih penting daripada hak Palestina untuk bergerak bebas, sebuah posisi yang dikutuk sebagai rasis oleh beberapa pemerintahan Barat.

Walaupun pernyataan politik tidak serta merta menjadi bukti praktik hukum, hubungan antara ideologi politik dan formulation kebijakan negara dapat dianalisis melalui teori policy feedback dalam studi kebijakan publik.

Penjara Khusus dengan “Parit Buaya”: Retorika Ekstrem Vs. Hukum Internasional

Usulan fasilitas penjara dengan parit berisi buaya, jika ditindaklanjuti, akan melanggar prinsip dasar kemanusiaan menurut:

• Additional Protocols to the Geneva Conventions (protokol I & II), terutama mengenai perlindungan tahanan non-kombatan.

• Convention Against Torture, yang secara eksplisit melarang perlakuan yang bersifat kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

Retorika semacam ini, meski kadang bernada hiperbolik atau politis, harus dibedakan antara:

• keinginan retoris seorang politisi, dan

• penerapan kebijakan formal negara.

Dalam kajian kebijakan, pernyataan individu dapat menjadi sinyal tentang arah kebijakan, namun evaluasi substantif memerlukan bukti implementasi yang sistematis serta data independen yang kuat.

Impunitas dan Mekanisme Akuntabilitas

Salah satu poin utama yang dicatat CAT adalah tingginya tingkat impunitas:

• pelaku penyiksaan jarang dihukum,

• investigasi sering tertutup,

• akses pengacara dan pengawas independen terbatas.

Ini memiliki konsekuensi serius dalam hukum internasional:

• Ketika impunitas terjadi, norma hukum internasional kehilangan efek deterrent.

• Hal ini dapat memperkuat siklus kekerasan dan mengikis legitimasi negara dalam struktur hak asasi dunia.

Hak Asasi vs. Kebijakan Keamanan

Perdebatan tentang keamanan dan hak sipil bukanlah hal baru. Namun dalam konteks ini:

• Keamanan nasional tidak dapat dijadikan pembenaran absolut untuk menerapkan praktik yang melanggar norma dasar hak asasi manusia.

• Penahanan tahanan politik, termasuk kombatan yang ditangkap, tetap tunduk pada standar hukum humaniter internasional.

• Pembedaan antara strategi politik internal dan kewajiban internasional sering kali menjadi titik gesekan utama.

Perlakuan terhadap tahanan Palestina sejak konflik 2023 hingga 2025 menunjukkan pola yang memicu kekhawatiran serius dari lembaga internasional seperti CAT. 

Analisis menunjukkan:

1. Ada indikasi praktik penyiksaan yang konsisten terhadap tahanan Palestina.

2. Tingginya jumlah tahanan, termasuk anak-anak, menambah kompleksitas hak asasi dan perlindungan khusus.

3. Ideologi politik domestik ekstrem dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan yang represif.

4. Impunitas terhadap pelaku pelanggaran hukum memperlemah penegakan hukum internasional.

5. Hambatan akses dan kurangnya transparansi memperburuk akuntabilitas.

Artikel ini menegaskan perlunya mekanisme pengawasan independen yang lebih kuat, transparansi data tahanan, dan penegakan hukum internasional sebagai upaya mencegah eskalasi pelanggaran hak asasi di masa mendatang.

Referensi 

Committee Against Torture. (2025, December). Report on systemic patterns of torture against Palestinian detainees. United Nations Document.

Geneva Conventions. (1949). Convention relative to the protection of civilian persons in time of war.

Protocol Additional to the Geneva Conventions (1977). Protocols I & II.

United Nations General Assembly. (2004). Legal consequences of the construction of a wall in the Occupied Palestinian Territory (ICJ Advisory Opinion).

Yiftachel, O. (2018). Settler colonialism and the elimination of the indigenous. Journal of Palestine Studies.

Zaretsky, M. (2020). State violence in settler colonialism. International Journal of Human Rights.