Jejak Global Perusahaan Tiongkok: Efisiensi Pembangunan atau Pola Ekstraksi Neo-Merkantilis?

Ilustrasi pembangunan oleh perusahaan Tiongkok (Pic: Grok)

Sebuah Analisis Kritis atas Kasus Nepal, Indonesia, dan Negara Berkembang

Kasus tuduhan korupsi Bandara Internasional Pokhara di Nepal yang menyeret puluhan individu dan perusahaan asal Tiongkok kembali memicu perdebatan global mengenai karakter proyek-proyek infrastruktur Tiongkok di luar negeri. 

Artikel ini menganalisis apakah kinerja negatif tersebut bersifat insidental atau mencerminkan pola sistemik yang berulang, dengan membandingkan proyek-proyek Tiongkok di Nepal dan Indonesia, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung dan industri nikel. 

Dengan pendekatan ekonomi politik kritis dan political economy of development, tulisan ini berargumen bahwa masalah utama bukan pada “bangsa Tiongkok” itu sendiri, melainkan pada model ekspansi negara-korporasi yang cenderung eksploitatif, tertutup, dan asimetris terhadap negara mitra.

Pendahuluan

Dalam dua dekade terakhir, Tiongkok menjelma menjadi aktor pembangunan global utama melalui skema Belt and Road Initiative (BRI). 

Retorika resminya sederhana dan manis: kerja sama Selatan–Selatan, transfer teknologi, dan pembangunan tanpa syarat politik. Realitas di lapangan, sayangnya, sering kali lebih pahit dari kopi tanpa gula.

Kasus Nepal bukan anomali. Ia berdiri sejajar dengan berbagai kontroversi proyek Tiongkok di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. 

Pertanyaannya bukan “apakah semua perusahaan China jahat”, karena itu pertanyaan malas. Pertanyaannya adalah: model apa yang mereka bawa, dan siapa yang paling diuntungkan?

Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama:

1. State–Corporate Capitalism

Perusahaan Tiongkok sering bertindak sebagai perpanjangan tangan negara, bukan entitas pasar murni. 

Mereka membawa kepentingan geopolitik, bukan sekadar neraca laba-rugi.

2. Dependency Theory (Neo-Dependensia)

Negara penerima proyek menjadi tergantung pada modal, teknologi, dan tenaga kerja asing, dengan ruang tawar yang lemah.

3. Political Economy of Infrastructure

Infrastruktur bukan sekadar beton dan baja, tetapi alat kekuasaan ekonomi dan politik.

Kasus Nepal: Bandara Pokhara

Tuduhan korupsi pada proyek Bandara Pokhara mencakup:

• Pembengkakan biaya,

• Ketidakterbukaan kontrak,

• Dugaan kolusi antara elite lokal dan kontraktor asing.

Polanya khas: pinjaman besar, pengawasan lemah, dan desain proyek yang tidak sepenuhnya sesuai kebutuhan lokal. Bandara megah, tetapi lalu lintas minim. Infrastruktur berdiri, manfaat ekonomi tertatih.

Ini bukan pembangunan. Ini monumen utang.

Kasus Indonesia: Whoosh dan Industri Nikel

Kereta Cepat Jakarta–Bandung

• Pembengkakan biaya signifikan,

• Transfer teknologi terbatas,

• Ketergantungan operasional jangka panjang.

Narasi “efisiensi China” runtuh ketika proyek molor dan APBN ikut menambal. Efisien bagi siapa, itu pertanyaan yang selalu dihindari.

Industri Nikel

• Masuknya tenaga kerja Tiongkok hingga level non-spesialis,

• Minimnya alih keterampilan,

• Degradasi lingkungan dan konflik sosial.

Modelnya jelas: ekstraksi sumber daya + kontrol rantai produksi + repatriasi keuntungan. 

Negara tuan rumah kebagian debu, limbah, dan slogan pembangunan.

Apakah Ini Licik atau Sekadar Penghematan?

Mari berhenti pura-pura naif.

Ini bukan sekadar budaya “hemat”. Ini adalah strategi bisnis-politik:

• Membawa tenaga kerja sendiri untuk mengontrol biaya dan loyalitas,

• Mengunci kontrak agar menguntungkan satu pihak,

• Memanfaatkan kelemahan tata kelola negara berkembang.

Licik itu niat personal. Yang ini sistemik. Jauh lebih rapi, jauh lebih berbahaya.

Diskusi: Pola Global yang Konsisten

Dari Sri Lanka (Pelabuhan Hambantota), Afrika Timur, hingga Asia Tenggara, pola yang sama muncul:

• Ketimpangan kekuasaan kontraktual,

• Risiko utang tinggi,

• Manfaat jangka panjang yang timpang.

Bukan kebetulan. Ini desain.

Perusahaan Tiongkok tidak selalu berkinerja negatif, tetapi model ekspansi yang mereka bawa sering kali problematik. 

Ketika proyek gagal, narasi resmi menyalahkan negara penerima. Ketika untung, keuntungannya jarang tinggal.

Masalahnya bukan China sebagai bangsa. Masalahnya adalah kapitalisme negara yang dilepas tanpa etika, tanpa transparansi, dan tanpa keseimbangan kekuasaan.

Jika negara-negara berkembang tidak memperkuat kapasitas negosiasi dan pengawasan, mereka tidak sedang membangun masa depan. Mereka sedang menyewa masa depan mereka sendiri, dengan bunga.

Referensi

Brautigam, D. (2020). A critical look at Chinese “debt-trap diplomacy”: The rise of a meme. Area Development and Policy, 5(1), 1–14. https://doi.org/10.1080/23792949.2019.1689828

Carmody, P. (2016). The new scramble for Africa. Polity Press.

Gallagher, K. P., & Myers, M. (2020). China–Latin America finance database. Inter-American Dialogue.

Jones, L., & Zeng, J. (2019). Understanding China’s “Belt and Road Initiative”: Beyond “grand strategy” to a state transformation analysis. Third World Quarterly, 40(8), 1415–1439. https://doi.org/10.1080/01436597.2018.1559046

Klein, N. (2014). This changes everything: Capitalism vs. the climate. Simon & Schuster.

OECD. (2018). Corruption risks in infrastructure investment. OECD Publishing.

Ray, R., Gallagher, K. P., Lopez, A., & Sanborn, C. (2019). China–Latin America economic bulletin. Boston University Global Development Policy Center.

Sachs, J. D. (2005). The end of poverty. Penguin Press.

Shahar, H., & Jenne, N. (2020). China’s infrastructure investments and political influence. International Affairs, 96(4), 1041–1060. https://doi.org/10.1093/ia/iiaa099

Transparency International. (2021). Exporting corruption? Country enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention.

World Bank. (2019). Belt and Road economics: Opportunities and risks of transport corridors. World Bank Publications.