Bisakah Freeport Menjadi Nilai Tawar untuk Tarif Impor Trump?

Ilustrasi tambang emas penghasil uang (Pic: AI Images Generator)

Kebijakan perdagangan Amerika lebih dipengaruhi oleh kepentingan domestik dan sektor-sektor yang lebih strategis daripada hubungan dengan negara penghasil sumber daya alam

Di tengah ketegangan perdagangan global, hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus menjadi salah satu fokus utama dalam diplomasi ekonomi. 

Salah satu titik pertemuan yang mencuat adalah permasalahan yang melibatkan Freeport-McMoRan, perusahaan tambang multinasional yang mengelola tambang Grasberg di Papua, Indonesia. 

Di sisi lain, kebijakan perdagangan yang diambil oleh Presiden AS pada masa kepemimpinannya, Donald Trump, yang memperkenalkan tarif impor tinggi sebagai bagian dari kebijakan “America First,” memberikan tantangan bagi negara-negara yang terdampak. 

Salah satu pertanyaan yang muncul adalah mengapa Indonesia, dengan Freeport sebagai aset berharga, tidak dapat menggunakan perusahaan tersebut sebagai leverage untuk menurunkan tarif impor Trump.

Konteks Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat

Hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya adalah perdagangan dan investasi. 

Amerika Serikat merupakan mitra perdagangan utama bagi Indonesia, sementara Indonesia adalah salah satu negara penghasil bahan tambang utama yang dibutuhkan oleh Amerika. 

Freeport-McMoRan, yang mengelola salah satu tambang terbesar di dunia di Papua, menjadi bagian dari jaringan bisnis yang erat antara kedua negara. 

Freeport memiliki aset tambang yang sangat berharga, dan ini membuat Indonesia memiliki potensi leverage dalam negosiasi ekonomi dengan AS.

Namun, meskipun Freeport adalah perusahaan besar dengan nilai strategis tinggi, perusahaan ini juga beroperasi di bawah peraturan yang kompleks dan telah beroperasi lama di Indonesia. 

Oleh karena itu, potensi Freeport sebagai nilai tawar untuk mengurangi tarif impor Trump menjadi lebih rumit dan terbatas.

Freeport dan Ketergantungan Indonesia terhadap Perusahaan Asing

Sebagai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia, Grasberg di Papua memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam hal pendapatan dari ekspor dan pajak. 

Tetapi, meskipun Indonesia menguasai sebagian saham Freeport, perusahaan ini masih tetap dikendalikan oleh pihak asing, yang dalam hal ini adalah Freeport-McMoRan asal Amerika Serikat. 

Ketergantungan Indonesia pada investasi asing dalam sektor pertambangan, khususnya Freeport, membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia dalam menggunakan Freeport sebagai alat untuk menekan kebijakan tarif AS. 

Freeport tidak hanya berperan dalam ekonomi Indonesia, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam hubungan politik dengan Amerika Serikat.

Keterbatasan Freeport dalam Menekan Tarif Impor Trump

Ketika Trump mengumumkan kebijakan tarif impor tinggi, tujuannya adalah untuk melindungi industri domestik Amerika dan memperbaiki neraca perdagangan dengan negara-negara besar. 

Meskipun Freeport memiliki kontribusi signifikan terhadap ekonomi Indonesia, perusahaan ini tidak dapat langsung memengaruhi kebijakan perdagangan AS. 

Sebagai perusahaan swasta, Freeport tidak memiliki kendali atas kebijakan perdagangan luar negeri AS, yang lebih ditentukan oleh kepentingan pemerintah AS dan industri domestiknya. 

Selain itu, kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Trump lebih fokus pada sektor-sektor tertentu yang dianggap sebagai ancaman bagi industri dalam negeri AS, seperti baja dan aluminium, dan tidak semata-mata dipengaruhi oleh hubungan bisnis dengan negara-negara penghasil sumber daya alam.

Dinamika Politik dalam Negeri dan Kepentingan Lain

Di sisi lain, Indonesia sendiri menghadapi tantangan politik dan ekonomi internal yang membuat penggunaan Freeport sebagai alat tawar dalam diplomasi dengan Amerika Serikat menjadi terbatas. 

Salah satunya adalah masalah dalam tata kelola sumber daya alam, ketidakberdayaan dalam menghadapi tekanan politik dari perusahaan besar, serta potensi konflik kepentingan antara pejabat pemerintah, pengusaha, dan perusahaan asing. 

Dalam konteks ini, meskipun Freeport bisa menjadi salah satu alat tawar dalam negosiasi internasional, banyak faktor internal yang membuat penggunaan leverage ini menjadi tidak maksimal. 

Praktik korupsi, ketidakjelasan kebijakan, dan kepentingan ekonomi jangka pendek sering kali lebih mengutamakan hubungan dengan negara-negara besar seperti AS, daripada memanfaatkan potensi sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Meskipun Freeport adalah salah satu aset berharga bagi Indonesia, perusahaan ini tidak dapat dijadikan nilai tawar yang kuat dalam mengurangi tarif impor yang dikenakan oleh AS pada masa pemerintahan Donald Trump. 

Ketergantungan Indonesia pada investasi asing, keterbatasan kontrol terhadap perusahaan asing di sektor strategis, dan dinamika politik domestik Indonesia yang rumit membuat kebijakan tarif impor AS lebih sulit untuk dipengaruhi oleh pengaruh Indonesia melalui Freeport. 

Selain itu, kebijakan perdagangan AS lebih dipengaruhi oleh kepentingan domestik Amerika dan sektor-sektor yang dianggap lebih strategis, daripada hubungan dengan negara penghasil sumber daya alam seperti Indonesia. 

Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu memperkuat posisi tawarnya melalui kebijakan yang lebih mandiri, peningkatan daya saing industri domestik, dan reformasi di sektor sumber daya alam agar tidak lagi tergantung pada perusahaan-perusahaan asing.