Kejahatan Kemanusiaan Modern di Gaza: Saat Bantuan Jadi Zona Peluru

-

Ilustrasi bantuan jadi zona peluru (Pic: Meta AI)

 

Penembakan bukan insiden tunggal, tapi pola sistematis sejak Mei 2025. Meski berbeda mekanisme dari Holocaust, ini tetap pelanggaran berat HAM dan melanggar hukum humaniter internasional 


Gaza Humanitarian Foundation (GHF) adalah badan bantuan sipil–militer AS–Israel yang mulai berbagi makanan sejak 26 Mei 2025.


Help pusat distribusi di Rafah dan pusat Gaza dikelilingi tentara IDF dan kontraktor bersenjata AS.



Kekerasan Saat Antri Bantuan


Kasus tertembak ketika antri sejak Mei, puluhan hingga ratusan warga yang menunggu bantuan ditembak, tercatat setidaknya 400+ tewas sejak distribusi dimulai.


Operasi distribusi dibuat seperti “zona tempur”: warga diberi waktu terbatas di area distribusi, jika melewati resiko tembakan—pola yang disebut “barbar dan memprihatinkan”.



Pembatasan Akses & Alasan Kejahatan


Waktu antri dibatasi untuk mencegah “kerusuhan,” tapi berujung penembakan cepat bahkan terhadap pengungsi — konsep sistematis dan terstruktur.


Akses bantuan di utara diblokir dan dipindahkan ke selatan dengan rute militer, mempersempit dan membahayakan akses pangan warga.



Dampak pada Hak Asasi & Norma Hukum Internasional


Tentara ditempatkan di titik distribusi termasuk penembakan langsung warga sipil yang tidak bersenjata, dalam konteks bantuan kemanusiaan — ini menyalahi Konvensi Jenewa dan bisa dianggap kejahatan perang.


Ketidaknetralan sistim distribusi oleh GHF, yang dikontrol militer, serta intervensi AS–Israel, terlihat sebagai bentuk “weaponization of aid” atau penggunaan bantuan sebagai alat kontrol.  



Relevansi Sejarah dan Pembanding Genosida


Meski karakter genosida berbeda dari Holocaust, pola tindakan terencana melawan populasi sipil secara sistematis, apalagi melalui kelaparan dan kontrol hilangnya akses dasar, sudah memenuhi beberapa indikator kejahatan kemanusiaan internasional.


Distribusi bantuan dikontrol ketat oleh pihak militer, crowd dikekang, bila mencoba melebihi batas waktu atau area yang ditentukan, beresiko ditembak mati — inilah bentuk pelecehan kemanusiaan baru.



Distribusi bantuan dijadikan alat kontrol dengan rute dan waktu terbatas, sehingga warga sipil hidup di bawah ancaman senjata—bukan solusi kemanusiaan.


Penembakan ini bukan insiden tunggal, tapi bagian dari pola sistematis sejak Mei 2025.


Perilaku semacam ini melanggar norma perlindungan warga sipil dalam hukum humaniter internasional (IV Geneva Convention).


Meski berbeda mekanisme dari Holocaust, ini tetap pelanggaran berat HAM, dan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan kembali.










Referensi 

1. Al Jazeera. (2025, June 25). Gaza’s humanitarian collapse: Israeli restrictions and foreign control over aid. Retrieved from https://www.aljazeera.com

2. Associated Press. (2025, June 23). Gaza health authorities say Israel kills 44 waiting for aid as war’s death toll passes 56,000. Retrieved from https://apnews.com/article/dbbdba6c1986376e6e09900650814412

3. Financial Times. (2025, June 22). Israel halts food aid deliveries to northern Gaza despite famine threat. Retrieved from https://www.ft.com/content/b0b6bbfd-1f48-4710-a9e2-9faf1f59d80e

4. The Guardian. (2025, June 26). Israel closes the most direct route for aid to Palestinians in Gaza. Retrieved from https://www.theguardian.com/world/2025/jun/26/israel-closes-the-most-direct-route-for-aid-to-palestinians-in-gaza

5. The New Arab. (2025, June 24). GHF suspends Gaza aid after deadly Israeli gunfire kills dozens. Retrieved from https://www.newarab.com/news/ghf-suspends-gaza-aid-after-deadly-israeli-gunfire-kills-dozens

6. United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). (2025). Situation Report: Gaza Strip Humanitarian Emergency – June 2025. Retrieved from https://www.unocha.org

7. Geneva Convention IV. (1949). Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Retrieved from https://ihl-databases.icrc.org


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya