Pre-emptive Propaganda & Neo-Colonialism: Israel, Nuklir Iran, dan Sensor Media Global

-

Ilustrasi pesawat tempur mengintai fasilitas nuklir (Pic: Meta AI)

Sensor media, terutama melawan Al Jazeera, adalah strategi untuk menjaga narasi Israel tetap kuat dan menghalau peliputan independen


Israel mengeksekusi apa yang disebutnya operasi “Rising Lion”, menyerang fasilitas nuklir Iran (Natanz, Isfahan, Arak) dengan dalih mencegah “ancaman eksistensial” .


Namun, IAEA menyatakan tidak menemukan bukti program nuklir militer aktif, meskipun Iran telah memperkaya uranium hingga 60%—cukup untuk beberapa bom, namun tidak ada indikasi pembuatan bom nuklir.


Ini mengingatkan pola lama di Timur Tengah, di mana negara seperti Irak, Libya, dan Suriah pernah dilabeli sama—yang ternyata didasari oleh propaganda demi membuka pintu intervensi militer.



Motif Dibalik Serangan


Strategi Israel tidak hanya menarget nuklir, tetapi juga melemahkan rezim Iran—rencana serangan juga mencakup fasilitas intelijen, media nasional, dan infrastruktur komando militer .


Tujuannya bukan sekadar keamanan, tetapi juga penundukan Iran untuk memaksa tawar-menawar nuklir, dan mencegah rumornya balik melawan eksistensi Israel sendiri.



Propaganda & Double Standard


Israel membungkus serangan sebagai “membela diri”, sementara mempropagandakan Iran sebagai “ancaman nuklir dunia”—padahal Israel sendiri tidak menandatangani NPT dan secara luas diyakini memiliki senjata nuklir .


Taktiknya mirip eskalasi naratif yang digunakan terhadap Irak dan Libya dulu: “mengancam perdamaian”, padahal motifnya lebih geopolitik dan kontrol regional.



Sensor Media & Serangan terhadap Al Jazeera


Israel telah melarang Al Jazeera sejak 2024, dengan argumen “kebijakan keamanan nasional” .


Selama konflik ini, Al Jazeera dihalang dari lama meliput—dikurung di dalam atau tidak diberi akses—sementara media pro-Israel bebas bersiaran .


Ini bukan hanya ant-media satu kanal, melainkan strategi sensor naratif global, memastikan sudut pandang Israel tetap dominan.



Kekejaman & Pernyataan Genosida


Pernyataan ekstrem dari pejabat Israel seperti Ben-Gvir dan Smotrich, serta tindakan militer yang menciderai warga sipil (antri bantuan ditembaki) dikategorikan kejahatan perang, menunjukkan taktik melemahkan moral—bahkan bisa dikatakan genosida struktural .


Organisasi kemanusiaan dan PBB mendesak penyelidikan, tapi aktor utama seperti AS dan sekutunya tetap mendukung Israel secara terbuka .



Klaim ‘mencegah nuklir Iran’ digunakan untuk melegitimasi serangan pre-emptive, meskipun bukti nuklir porsinya tidak substansial.


Propaganda ini bagian dari pola lama—label “ancaman nuklir Timur Tengah” untuk membuka jalan intervensi.


Sensor media, terutama melawan Al Jazeera, adalah strategi untuk menjaga narasi Israel tetap kuat dan menghalau peliputan independen.


Taktik militer ekstrem (penembakan warga antri bantuan) mencerminkan kekerasan struktural yang kemungkinan besar melebihi skala kejahatan kemanusiaan masa lalu—termasuk Holocaust dalam bentuknya yang terstruktur.








Referensi

  • Reuters. (2025, June 19). Israeli official says ‘it was a mistake’ to say Bushehr was hit; confirms Natanz, Isfahan, Arak strikes. Thomson Reuters.
  • Reuters. (2025, June 19). Iran strikes Israeli hospital; Trump to decide on US role in conflict within ‘two weeks’. Thomson Reuters.
  • Reuters. (2025, June 19). Israel’s airstrikes aim to break foundations of Khamenei’s rule in Iran.Thomson Reuters.
  • Reuters. (2024, June 9). Scheer, S. Israel extends Al Jazeera ban by 45 days, citing security threat.Thomson Reuters.
  • Reuters. (2024, June 5). Israel court approves temporary ban on Al Jazeera, citing national security.Thomson Reuters.
  • Scheer, S. (2024, June 5). Israel court approves temporary ban on Al Jazeera. Reuters.
  • Al Jazeera English. (2025, June 19). How does Israel restrict its media from reporting on the Iran conflict?
  • Reuters. (2024, December 17). Palestinian Authority clashes with Al Jazeera over Jenin coverage.Thomson Reuters.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya