Macron Ngamuk: Jangan Jadi Penonton Berdasi Saat Anak-Anak Palestina Jadi Mayat!

-

Ilustrasi Presiden Perancis Emmanuel Macron (Pic: Meta AI)

Macron telah menantang norma lama dengan keberanian moral—menegaskan bahwa ketika anak-anak menjadi korban, keheningan bukan pilihan


Pada 8–9 Juni 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron tampil dengan nada tegas di Sidang Umum PBB, menyerukan dunia untuk melampaui kata dan mengambil tindakan nyata. 


Ia mengkritik diplomasi formal yang pasif — berdasi tapi tetap membiarkan wahnana terjadi di Gaza. 


Tulisan ini akan menjelaskan latar, isi, dan dampak retorikanya dalam kerangka analisis hubungan internasional dan moral global.



Konteks Latar Belakang


Konflik terkini di Gaza menyebabkan puluhan ribu korban, termasuk banyak anak-anak yang meninggal saat Idul Adha 2025. 


Banyak negara Barat dianggap hanya sibuk debat diplomatik—mengabaikan penderitaan nyata di lapangan.



Kutipan Asli Macron


Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, 30 Mei 2025, Macron memperingatkan:


“The humanitarian blockade is creating a situation that is untenable on the ground… if there is no response that meets the humanitarian situation in the coming hours and days, obviously, we will have to toughen our collective position”.


Ia juga menegaskan visi jangka panjangnya:


“We need to move towards recognition [of a Palestinian state]… over the next few months, we will”.



Indikasi Tekanan Moral dan Tindakan


Pernyataan ini mencerminkan dua strategi utama Macron:


1.Teguran moral secara terbuka: Menyorot blokade kemanusiaan Gaza serta desakan agar PBB dan dunia bersikap lebih tegas.


2. Komitmen konkret: Mengumumkan langkah-langkah menuju pengakuan negara Palestina sebagai upaya diplomatik nyata, bukan retorika kosong.



Respons dan Dampak


Media global menggambarkannya sebagai “wake-up call” bagi negara-negara pro-Barat.


Negara-negara sekutu Israel mengkritiknya, menuduh Macron menciptakan ketegangan dan melemahkan diplomasi keseimbangan .


Prancis dan Saudi memimpin Konferensi PBB di New York (17–20 Juni 2025) untuk menetapkan roadmap pengakuan Palestina dan gencatan senjata.



Analisis Akademik


Mengacu pada teori Norm Cascade dari Finnemore & Sikkink (1998), Macron bertindak sebagai “norm entrepreneur”—mendorong norma baru bahwa diplomasi tak bisa hanya bicara ketika kehidupan hilang.


Retoriknya adalah contoh implementasi diplomasi emosional, menekankan tanggung jawab moral (empathy-enabled diplomacy), bukan sekadar kalkulasi geopolitik.



Judul “Macron Ngamuk: Jangan Jadi Penonton Berdasi Saat Anak-Anak Palestina Jadi Mayat!” bukan sekadar provokasi, tapi cerminan argumen kuat yang lebih tajam: dunia harus mengutamakan kehidupan, bukan retorika atau citra diplomatik.


Macron telah menantang norma lama dengan keberanian moral—menegaskan bahwa ketika anak-anak menjadi korban, keheningan bukan pilihan.








Referensi

  • Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. International Organization, 52(4), 887–917.
  • Macron, E. (2025, May 30). Statement at press conference on humanitarian blockade in Gaza. Singapore.
  • Macron, E. (2025, April 9). Interview on French TV regarding recognition of Palestinian state. France 5.
  • The Guardian. (2025, June 9). Macron must lead the EU push to end Israel’s war on Gaza.
  • Reuters. (2025, May 30). France may toughen stance on Israel if it continues blocking Gaza aid .
  • Reuters. (2025, April 9). Macron says France could recognise Palestinian state in June .
  • Reuters. (2025, May 28). Macron navigates rocky path to recognising Palestinian state .
  • AP News. (2025, June 9). UN conference to push for two-state solution .
  • Reuters. (2025, June 6). Amid Gaza outrage, Europe reaches a turning point on Israel .

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya