Neo-Kolonialisme Digital: Israel sebagai Benteng Modern Kekuasaan Kulit Putih di Timur Tengah

-

  

Ilustrasi kolonialisme digital (Vid: Meta AI)

Israel telah menciptakan kolonialisme digital, bukan untuk kemajuan Palestina, tapi demi kontrol. Teknologi yang menjadi fondasi digitalnya juga menjadi alat penjajahan global


Electronic Colonialism (Schiller, 1976) yaitu ketika  negara kaya mendominasi negara Dunia Ketiga melalui infrastruktur komunikasi – bukan lewat senjata, tapi lewat teknologi.


Digital Colonialism Israel di Palestina adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas kontrol: 5G, satelit, AI, sistem pengenalan wajah, dan jaringan surveilans di Gaza & Tepi Barat.



Teknologi sebagai Alat Penjajahan Terbaru


Penguasa Survelians Digital


Unit 8200 dan NSO Group menghasilkan teknologi seperti Pegasus yang memantau lawan—menalarmir aktivitas, memblokir suara kritis, bahkan memengaruhi opini global .


Kontrol Infrastruktur Palestina


Setelah “disengagement” tahun 2005, Israel tetap mengontrol frekuensi dan akses internet—PA hanya jadi pengguna, bukan pengelola.



Gaza: Penjara Digital & Real


Gaza sebagai “High-Tech Enclave”


Gaza adalah eksperimen teknologi kontrol—CCTV, drone, pagar elektronik, radar, alat pemecah kerumunan—yang menguji sistem sebelum dipasarkan secara global.


Hilangnya Ruang Digital Bebas


Censorship platform (Meta, Twitter), sistem jamming, dan pelarangan jaringan independen mengubah ruang digital menjadi zona yang diawasi.



Ekspansi Global Teknologi Militer Digital


Ekspor Surveillance Tech


Israel menjual sistem pengawasan ke negara lain, dari Myanmar hingga India—menjadikannya benteng neo-kolonialisme digital.


Inisiatif Komersial–Militer


Start-up seperti AnyVision, Blue Wolf App, NSO Group bersanding dengan Google Cloud (Project Nimbus) mendukung kontrol canggih di Palestina.



Dampak dan Respon Palestina


Kekhawatiran terhadap privasi & kebebasan digital


Aktivis dan warga dibungkam, penangkapan massal dilakukan hanya karena postingan di media sosial .


Perlawanan Digital


Aktivisme online via 7amleh, AccessNow, Coding Resistance menawarkan strategi enkripsi, platform alternatif, dan kampanye global melawan sensor  



Israel telah menciptakan kolonialisme digital, bukan untuk kemajuan Palestina, tapi demi kontrol. 


Teknologi yang menjadi fondasi digitalnya juga menjadi alat penjajahan global. 


Meski sistem mengawasi, cinta dan perlawanan digital tetap ditemukan—dalam tulisan, voice note, dan kreativitas tanpa sensor.








Referensi

  • Schiller, H. M. (1976). Communication and Cultural Domination.
  • Tawil-Souri, H. (2012). Digital Occupation: Gaza’s High‑Tech Enclosure. Journal of Palestine Studies, 41(2).   
  • Shtaya, M. (2022). Nowhere to Hide: The Impact of Israel’s Digital Surveillance Regime on Palestinians. Middle East Institute.  
  • various. (2025). Social media censorship & Meta’s bias. Tehran Times.  
  • Eastern Herald. (2025, June 9). Zionist AI empire: how Israel weaponized surveillance.  

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya