Veto AS di PBB: Antara Kepentingan Politik dan Krisis Kemanusiaan Gaza

-

Ilustrasi veto Amerika dan kelaparan di Gaza (Pic: Meta AI)


Cinta dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik ini, bukan kepentingan politik semata



Pada 4 Juni 2025, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk menolak resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera dan permanen di Gaza. 


Resolusi ini didukung oleh 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan, namun AS menolaknya dengan alasan tidak adanya kecaman terhadap Hamas dan tidak dikaitkannya gencatan senjata dengan pembebasan sandera.



Kritik dan Reaksi Internasional


Keputusan veto AS ini menuai kecaman luas dari berbagai negara dan organisasi internasional. 


China, Rusia, dan Pakistan menuduh AS menghalangi upaya perdamaian dan membiarkan penderitaan warga sipil di Gaza berlanjut .


Hamas mengecam veto tersebut sebagai tindakan yang “melegitimasi genosida” dan mendukung agresi serta pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina .


Indonesia juga menyatakan keprihatinannya atas kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengadopsi resolusi tersebut dan mendesak tanggung jawab moral dan politik dari anggota tetap Dewan Keamanan untuk menghentikan kebiadaban di Gaza.



Krisis Kemanusiaan di Gaza


Sejak konflik kembali memanas pada Oktober 2023, lebih dari 54.000 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan Israel. 


Situasi kemanusiaan di Gaza semakin memburuk dengan terbatasnya akses bantuan dan meningkatnya risiko kelaparan.



Kontroversi “Friendly Fire” pada 7 Oktober


AS memveto dengan alasan bahwa resolusi tersebut tidak mencantumkan kecaman terhadap Hamas atas serangan 7 Oktober 2023.


Serangan Hamas kala itu menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Namun, laporan investigasi mengungkapkan bahwa beberapa warga Israel mungkin menjadi korban “friendly fire” dari pasukan Israel sendiri. 


Misalnya, di Kibbutz Be’eri, sebuah tank IDF menembaki rumah yang diketahui berisi sandera Israel dan militan Hamas, menewaskan 12 sandera.


Selain itu, terdapat laporan bahwa helikopter IDF mungkin secara tidak sengaja menembaki warga sipil Israel selama kekacauan serangan tersebut. Namun, klaim ini masih menjadi perdebatan dan memerlukan investigasi lebih lanjut.



Refleksi


Keputusan veto AS ini menuai kritik tajam dari berbagai negara dan organisasi internasional. 


Amnesty International menyebut veto tersebut sebagai tindakan “tidak manusiawi” dan menunjukkan “pengabaian terhadap penderitaan sipil di tengah jumlah korban yang mencengangkan”.  



Sudah saatnya komunitas internasional bersatu untuk menuntut akuntabilitas dan menghentikan kekerasan yang terjadi. 


Cinta dan kemanusiaan harus menjadi dasar dalam menyelesaikan konflik ini, bukan kepentingan politik semata.








Referensi

  • Amnesty International. (2025, June 4). USA: Veto of UN resolution on lifting Gaza aid restrictions and release of hostages is shameful and inhumane amid Israel’s ongoing genocide. Retrieved from https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/06/usa-veto-un-resolution-gaza-aid-inhumane-israels-genocide/
  • Anadolu Agency. (2025, May 27). Gaza death toll tops 54,000 as Israel’s genocidal war approaches 600 days. Retrieved from https://www.aa.com.tr/en/middle-east/gaza-death-toll-tops-54-000-as-israels-genocidal-war-approaches-600-days/3580818
  • Reuters. (2025, June 4). US vetoes UN Security Council demand for Gaza ceasefire. Retrieved from https://www.reuters.com/world/middle-east/us-backed-gaza-aid-group-halt-distribution-wednesday-un-vote-ceasefire-demand-2025-06-04
  • Wikipedia contributors. (2025, June 1). Friendly fire during the Gaza war. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_fire_during_the_Gaza_war

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengupas Deep Learning: AI, Metode Abdul Mu'ti, dan Kurikulum Merdeka di Era Modern

-
Gambar
Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Nadiem Makarim (pic: prfmnews.pikiranrakyat.com) Mereka tidak benar-benar "sama," tetapi dapat saling melengkapi dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia, memperkenalkan konsep "deep learning" sebagai pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman mendalam, bukan sekadar penguasaan materi secara dangkal.  Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas siswa dalam memahami makna dari informasi yang dipelajari, sehingga mereka tidak hanya mengetahui fakta, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam berbagai konteks.  Tiga pilar utama Deep Learning Mu'ti menegaskan bahwa deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan metode yang dapat diterapkan dalam semua mata pelajaran untuk mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif.  Pendekatan ini terdiri dari tiga pilar utama: 1. Mindful ( Pembelajaran yang sadar dan reflektif) Ada...
Baca selengkapnya

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya