Kasus Ayam Goreng Widuran Solo:Tinjauan Hukum dan Etika

-

Ilustrasi ayam goreng (Pic: Meta AI)



Dalam perspektif etika bisnis, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati nilai-nilai dan keyakinan konsumen



Ayam Goreng Widuran, sebuah rumah makan legendaris di Solo yang berdiri sejak 1973, menjadi sorotan publik setelah terungkap bahwa kremesan ayam goreng mereka digoreng menggunakan minyak babi (lard). 


Meskipun daging ayamnya halal, penggunaan minyak babi pada kremesan menjadikan keseluruhan menu tidak halal menurut syariat Islam.  



Tinjauan Hukum


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)


• Pasal 4 huruf c: Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 


• Pasal 7 huruf b: Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. 


• Pasal 8 ayat (1) huruf h: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label. 


Dalam kasus ini, jika Ayam Goreng Widuran tidak mencantumkan label non-halal sebelumnya, maka mereka dapat dianggap melanggar ketentuan tersebut. 



2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)


• Pasal 4: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. 


•  Pasal 56: Pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal atau non-halal dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan sertifikat halal. 


Jika Ayam Goreng Widuran tidak mencantumkan label non-halal sebelumnya, maka mereka dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan tersebut.



3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)


Pasal 378: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.


Jika terbukti bahwa Ayam Goreng Widuran dengan sengaja menyembunyikan informasi mengenai penggunaan minyak babi untuk menguntungkan diri sendiri, maka mereka dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan tersebut.



Tinjauan Etika


Dalam perspektif etika bisnis, pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral untuk menghormati nilai-nilai dan keyakinan konsumen. 


Menyembunyikan informasi penting seperti penggunaan bahan non-halal dapat dianggap sebagai bentuk ketidakjujuran dan pelanggaran terhadap prinsip transparansi.








Referensi

  • Media Indonesia. (2025, Mei 25). Viral Ayam Goreng Widuran Solo, Ternyata Ada Menu Non-Halal yang Bikin Pelanggan Kecewa. https://mediaindonesia.com/humaniora/775929/viral-ayam-goreng-widuran-solo-ternyata-ada-menu-non-halal-yang-bikin-pelanggan-kecewa
  • CNN Indonesia. (2025, Mei 25). Kremesan Ayam Goreng Widuran Tidak Halal, Ini Penjelasannya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250525125239-20-1232938/kremesan-ayam-goreng-widuran-tidak-halal-ini-penjelasannya
  • Hidayatullah. (2025, April 22). IHW Minta Kasus Makanan Berunsur Babi Dijerat Pasal Penipuan dan UU Jaminan Halal. https://hidayatullah.com/berita/2025/04/22/292992/ihw-minta-kasus-makanan-berunsur-babi-dijerat-pasal-penipuan-dan-uu-jaminan-halal.html
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya