Matinya Nurani: Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang Juga

-

Ilustrasi serangan terhadap truk kemanusiaan (Pic: Meta AI)


Komunitas internasional harus mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman  tanpa hambatan ke Gaza



Lebih dari 53.600 warga Palestina telah tewas sejak dimulainya konflik, dengan banyak korban adalah wanita dan anak-anak. 


Organisasi kemanusiaan memperingatkan bahwa Gaza berada di ambang kelaparan massal, dengan laporan tentang anak-anak dan lansia yang meninggal karena kelaparan. 


Kekurangan makanan, air bersih, dan layanan kesehatan dasar telah menciptakan kondisi yang sangat memprihatinkan bagi penduduk Gaza. 



Serangan Terhadap Warga Sipil yang Mengantre Bantuan


Menurut laporan Al Jazeera, serangan udara Israel pada 24 Mei 2025 menargetkan kerumunan warga sipil yang sedang mengantre untuk mendapatkan bantuan makanan dari truk bantuan di Gaza selatan. 


Serangan ini mengakibatkan sedikitnya lima orang tewas dan lebih dari 50 lainnya terluka.



Serangan Terhadap Pengawal Truk Bantuan


Sebelumnya, pada 23 Mei 2025, enam petugas keamanan Palestina yang mengawal konvoi truk bantuan dari Program Pangan Dunia (WFP) di Deir al-Balah tewas akibat serangan udara Israel. 


Setelah serangan tersebut, truk-truk bantuan diserbu dan dijarah oleh massa.   



Krisis Kemanusiaan yang Memburuk


PBB memperingatkan bahwa seluruh populasi Gaza berada dalam risiko kelaparan massal. 


Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, menyatakan bahwa bantuan yang masuk ke Gaza hanyalah “setetes air di lautan” dibandingkan dengan kebutuhan yang ada.



Pelanggaran Hukum Internasional


Serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan melanggar hukum humaniter internasional, termasuk Konvensi Jenewa, yang melindungi warga sipil dan pekerja bantuan dalam konflik bersenjata. 


Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang dan harus diselidiki secara menyeluruh.



Seruan untuk Tindakan Internasional


Komunitas internasional harus mengambil langkah konkret untuk menghentikan kekerasan dan memastikan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Gaza. 


Tanpa tindakan segera, krisis kemanusiaan ini akan terus memburuk, menelan lebih banyak korban jiwa yang tidak bersalah.








Referensi:

• Al Jazeera. (24 Mei 2025). Serangan Israel tewaskan 76 warga Gaza, bantuan kemanusiaan masih terhambat. Diakses dari https://www.aljazeera.com

• Maktoob Media. (23 Mei 2025). Israel tembak mati 6 petugas pengawal truk bantuan, 15 truk dijarah warga kelaparan. Diakses dari https://maktoobmedia.com

• The Guardian. (23 Mei 2025). Anak-anak Palestina sekarat karena kelaparan, blokade bantuan masih berlangsung. Diakses dari https://www.theguardian.com

• United Nations News. (Mei 2025). Sekjen PBB: Krisis kelaparan di Gaza memburuk, bantuan hanya setetes di lautan. Diakses dari https://news.un.org

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya