Ketegangan Harvard dan Pemerintah AS: Tuduhan Antisemitisme dan Dukungan terhadap Palestina

-

Ilustrasi Universitas Harvard (Pic: Meta AI)



Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip HAM, di mana penderitaan rakyat Palestina sering kali diabaikan atau dibungkam atas nama melawan antisemitisme



Pada Mei 2025, Pemerintahan Presiden Donald Trump mencabut izin Harvard University untuk menerima mahasiswa internasional, dengan alasan bahwa universitas tersebut gagal menangani antisemitisme dan memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok. 


Keputusan ini berdampak pada sekitar 6.800 mahasiswa internasional yang terdaftar di Harvard.  



Tuduhan Antisemitisme dan Respons Harvard


Pemerintah AS menuduh Harvard membiarkan terjadinya pelecehan terhadap mahasiswa Yahudi dan tidak mengambil tindakan yang memadai untuk mengatasi antisemitisme di kampus. 


Sebagai respons, Harvard membentuk dua gugus tugas untuk menyelidiki antisemitisme dan bias anti-Muslim, Arab, serta Palestina di kampus. 


Laporan dari gugus tugas tersebut mengungkapkan adanya permusuhan yang signifikan terhadap mahasiswa Yahudi dan Muslim di Harvard.



Kritik terhadap Konflasi Kritik terhadap Israel dengan Antisemitisme


Banyak akademisi dan aktivis menyoroti bahwa kritik terhadap kebijakan Israel, terutama terkait situasi di Gaza dan Palestina, sering kali disamakan dengan antisemitisme. 


Mereka berpendapat bahwa dukungan terhadap hak-hak Palestina dan penolakan terhadap tindakan Israel tidak serta merta merupakan bentuk kebencian terhadap Yahudi. 


Definisi antisemitisme yang dikeluarkan oleh International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) telah menjadi kontroversial karena dianggap menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme.  



Implikasi terhadap Kebebasan Akademik dan Hak Asasi Manusia


Tindakan pemerintah AS terhadap Harvard dianggap sebagai ancaman terhadap kebebasan akademik dan hak untuk menyuarakan pendapat. 


Banyak yang khawatir bahwa langkah ini akan menciptakan preseden berbahaya di mana institusi pendidikan dihukum karena pandangan politik atau dukungan terhadap hak asasi manusia. 


Selain itu, situasi ini menyoroti ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia, di mana penderitaan rakyat Palestina sering kali diabaikan atau dibungkam atas nama melawan antisemitisme.











Referensi

  • Al Jazeera. (2025, Mei 22). Timeline: Trump’s escalating standoff with Harvard University. https://www.aljazeera.com/news/2025/5/22/timeline-trumps-escalating-standoff-with-harvard-university
  • The Guardian. (2025, April 30). Harvard taskforces on anti-Muslim bias and antisemitism find widespread hostility on campus. https://www.theguardian.com/education/2025/apr/30/harvard-anti-muslim-antisemitism-taskforces
  • PBS NewsHour. (2025, Mei 22). Trump administration bars Harvard from enrolling foreign students, including current ones. https://www.pbs.org/newshour/education/trump-administration-bars-harvard-from-enrolling-foreign-students-including-current-ones
  • Wikipedia. (2025). IHRA definition of antisemitism. https://en.wikipedia.org/wiki/IHRA_definition_of_antisemitism

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya