“Zona Kebebasan” Gaza: Utopia Politik atau Distopia Kolonial?

-

Ilustrasi pengungsi ketakutan melarikan diri (Pic: Meta AI)


Alih-alih menawarkan solusi damai, rencana ini berpotensi memperburuk ketegangan dan menimbulkan ketidakstabilan regional



Pada 15 Mei 2025, saat kunjungan ke Qatar, Presiden Donald Trump mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih Gaza dan mengubahnya menjadi “Zona Kebebasan”(time.com, 15/05/2025).


Trump menggambarkan Gaza sebagai wilayah yang hancur dan tidak layak huni, serta menyatakan bahwa AS dapat membangun kembali wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah” (reuters.com, 16/05/2025).



Inti Proposal


Trump menyatakan bahwa AS akan mengendalikan Gaza, membangun infrastruktur modern, dan menciptakan zona ekonomi bebas. 


Ia juga mengusulkan relokasi sementara warga Palestina ke negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania, meskipun usulan ini mendapat penolakan luas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional .



Kritik dan Kontroversi Pura-pura Putus?


Meskipun Trump secara publik menyatakan “jenuh” dengan Israel dan mengkritik Netanyahu, usulan “Zona Kebebasan” di Gaza justru mengindikasikan bahwa Trump tidak benar-benar memutus hubungan dengan Israel, melainkan sedang menjalankan strategi geopolitik yang lebih dalam:


1. Potensi Pembersihan Etnis: Usulan relokasi warga Palestina dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk pembersihan etnis.


2. Penolakan Internasional: Negara-negara Arab, termasuk Mesir dan Yordania, menolak menerima warga Palestina yang direlokasi, dan PBB mengkritik rencana tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional .


3. Dukungan Israel: Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mendukung proposal Trump, melihatnya sebagai peluang untuk mengurangi ancaman dari Gaza .


Dengan menyarankan agar Amerika mengelola Gaza dan merelokasi warga Palestina, Trump:

• Secara tidak langsung melegitimasi pengosongan Gaza dari penduduknya — sesuatu yang sangat diinginkan oleh faksi-faksi zionis ekstrem.

• Memberi peluang bagi Israel untuk mengklaim penuh wilayah Palestina tanpa harus repot mengurus 2 juta penduduk Gaza.



“Zona Kebebasan” = Zona Bebas Palestina


Retorika “kebebasan” ini justru bisa dibaca sebagai:

• Kebebasan Israel dari ancaman eksistensi Palestina.

• Kebebasan bisnis AS dan Israel untuk mengembangkan ekonomi di atas puing-puing tanah Palestina.



Strategi Pengalihan dan Pengaburan


Dengan berpura-pura keras terhadap Netanyahu, Trump:

• Mencoba menghapus kesan bahwa ia pro-Zionis ekstrem, padahal agendanya tetap mendukung ambisi geopolitik Israel.

• Mengelabui negara-negara Arab dan publik dunia agar tidak terlalu curiga terhadap niat sesungguhnya.


Banyak yang mengindikasikan bahwa hal ini merupakan rencana bersama AS dan Israel dalam bentuk lain. 


Seolah-olah Trump “mbalelo”, tapi pada kenyataannya sedang menyiapkan skema penjajahan baru yang lebih halus dan dibungkus jargon “pembangunan”, “stabilitas”, dan “zona bebas kekerasan”.



Analisis Kritis


Proposal “Zona Kebebasan” tampaknya lebih merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian dari akar konflik dan penderitaan warga Palestina. 


Alih-alih menawarkan solusi damai, rencana ini berpotensi memperburuk ketegangan dan menimbulkan ketidakstabilan regional.








Referensi

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Vera Fernanda SMP Taman Siswa Karyanya Lolos Prestasi Nasional

-
Gambar
Pelajar Mbatu Sae Membanggakan ( Pic: Akaha Taufan Aminudin) Vera Fernanda adalah seorang remaja berusia 15 tahun yang lahir di Batu, Jawa Timur pada tanggal 15 Februari 2010.  Dia tinggal di Jl. Mawar No. 18 RT/RW 006/007 Dusun Kajar, Desa Pandanrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur.  Hobi utamanya adalah menggambar, yang menunjukkan minat dan bakatnya di bidang seni visual. Vera saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP Tamansiswa Kota Batu, yang menunjukkan dedikasinya dalam mengejar pendidikan formal. Berdasarkan biodata tersebut, dapat dilihat bahwa Vera adalah seorang remaja yang aktif dan berbakat di bidang seni sastra visual. Pendidikan formalnya di SMP Tamansiswa Kota Batu juga menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan.  Vera yang cerdas , ceria    untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengannya. Semoga Vera terus berkembang dan menginspirasi melalui karya-karya seni puisi esai dan tulisannya. Vera Fernanda karya Puisi Esai Mini yang lolos Seleks...
Baca selengkapnya

Trump Bungkam Aktivis! Mahmoud Khalil Ditangkap dengan Tuduhan Absurd

-
Gambar
Ilustrasi Trumph dan Mahmoud Khalil (pic Meta AI) Penangkapan Mahmoud Khalil menyoroti ketegangan antara keamanan nasional, kebebasan berpendapat, dan aktivisme politik di Amerika Serikat Baru-baru ini, Mahmoud Khalil, seorang aktivis pro-Palestina dan lulusan Universitas Columbia, ditangkap oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya di Manhattan pada 8 Maret 2025.  Penangkapan ini didasarkan pada tuduhan bahwa Khalil terlibat dalam kegiatan yang mendukung Hamas, organisasi yang dianggap teroris oleh AS.  Pemerintah mengklaim bahwa aktivitas Khalil dapat berdampak negatif pada kebijakan luar negeri AS, sebuah ketentuan yang jarang digunakan dalam Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan.   Pentingnya Kebebasan Berpendapat Penangkapan Khalil memicu protes dan kritik dari berbagai kelompok hak asasi manusia, akademisi, dan politisi. Mereka menilai tindakan ini sebagai upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menekan aktivisme pro-Palestina....
Baca selengkapnya

RUU TNI Disahkan: Reformasi atau Kemunduran Demokrasi?

-
Gambar
Pengesahan RUU TNI (pic: merdeka.com) Implementasi selayaknya dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil, serta dilakukan dengan transparansi dan partisipasi publik yang memadai Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia mengesahkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang, meskipun terdapat protes dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat.   Pengesahan ini memicu perdebatan hangat mengenai implikasi positif dan negatif dari perubahan tersebut, serta kekhawatiran akan kembalinya peran ganda militer dalam kehidupan sipil.   Poin-Poin Revisi Utama: 1.  Perluasan Peran Militer dalam Jabatan Sipil Revisi UU TNI memungkinkan perwira aktif TNI untuk menduduki lebih banyak posisi di lembaga pemerintahan tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer. Posisi tersebut mencakup lembaga seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik da...
Baca selengkapnya