Potensi & Batasan AI dalam Forensik Digital Hukum Indonesia

Ilustrasi kecerdasan buatan dalam forensik digital hukum (Pic: AI Images Generator)

Kemajuan AI membuka potensi besar dalam mendukung transparansi hukum, namun belum bisa berdiri sendiri sebagai hakim atau notaris digital

Di era post-truth dan digital forensics, kecanggihan AI menawarkan alat bantu investigatif yang luar biasa—termasuk dalam memverifikasi keaslian dokumen seperti ijazah, surat resmi, atau identitas hukum. 

Namun, pertanyaannya: sejauh mana AI bisa diandalkan sebagai alat bukti sah dalam proses hukum?

Peran AI dalam Forensik Digital

1. Deteksi Visual Dokumen

AI dapat digunakan untuk:

• Membandingkan template dokumen berdasarkan tahun dan institusi.

• Mendeteksi anomalitas tipografi, watermark, tanda tangan, atau stempel.

• Mengidentifikasi jejak digital editing (Photoshop, pemalsuan digital).

2. Autentikasi Metadata Digital

Pada dokumen digital, AI bisa menganalisis:

• Tanggal pembuatan, pengeditan, asal file.

• Jejak hash, enkripsi, dan log peredaran file.

3. Voice & Video Forensics

Pada kasus pidana berbasis rekaman:

• AI mengenali deepfake atau rekayasa suara dan wajah.

• Membantu membedakan keaslian dari manipulasi.

Batasan Hukum AI dalam Bukti

1. AI Bukan Alat Verifikasi Legal Formal

• AI tidak memiliki wewenang administratif atau yuridis untuk menyatakan “asli” atau “palsu”.

• Di Indonesia, hanya institusi resmi (misal UGM) yang dapat menyatakan keaslian ijazah.

2. Hasil AI Butuh Verifikasi Manual

Pengadilan bisa menerima hasil analisis AI sebagai petunjuk awal, tetapi tetap harus diverifikasi oleh: Saksi ahli, Bukti fisik, dan Dokumen resmi.

3. Kemungkinan Bias dan Error

• AI bersifat probabilistik, bukan deterministik.

• Keputusan bisa bias tergantung data latih atau konfigurasi algoritmanya.

• Dalam konteks hukum, probabilitas tidak sama dengan kepastian.

Kasus Ijazah Jokowi: Studi Kontekstual

Deteksi AI terhadap ijazah Jokowi menyoroti ketidaksesuaian bentuk huruf, stempel, dan logo UGM.

Namun, UGM menyatakan ijazah itu asli., Tidak ada pengakuan resmi dari UGM bahwa ijazah dipalsukan, Sehingga, meski AI memicu polemik, kekuatan hukum tetap pada otoritas lembaga pendidikan.

Perspektif Etika & Politik

• Etika Hukum Digital: Menggunakan AI untuk menyelidiki kebenaran harus disertai tanggung jawab intelektual dan hukum.

• Risiko Intimidasi Politik: Penggunaan AI untuk menyerang tokoh publik bisa menjadi senjata politik, bukan pencari keadilan.

• Oleh karena itu, netralitas dan verifikasi dari lembaga resmi adalah wajib.

AI adalah jendela menuju kebenaran, tapi bukan kunci pengadilannya.

Kemajuan AI membuka potensi besar dalam mendukung transparansi hukum, namun belum bisa berdiri sendiri sebagai hakim atau notaris digital. 

Dalam konteks verifikasi ijazah, AI berperan sebagai pemantik investigasi, bukan pemutus legalitas.