Legitimasi Politik dan Hukum dalam Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Ilustrasi Presiden ke-7 Indonesia Jokowi (Pic: Meta AI

Tak boleh ada tekanan politik, intimidasi, atau permainan kekuasaan dalam proses keadilan

Isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan publik yang sensitif dan menantang. 

Kasus ini bukan sekadar perkara dokumen pribadi, tetapi menyangkut kredibilitas moral, hukum, dan legitimasi kenegaraan. 

Di tengah era demokrasi dan keterbukaan informasi, perdebatan ini menuntut penyikapan akademis yang rasional, obyektif, dan bebas dari tekanan politik.

Ranah Hukum Positif

Dalam hukum pidana Indonesia, penggunaan ijazah palsu adalah delik pidana. 

Pasal 263 KUHP mengatur pemalsuan surat sebagai tindakan kriminal yang bisa dikenai hukuman penjara. 

Namun, dalam konteks pejabat negara seperti Presiden, pembuktian ijazah palsu melibatkan implikasi yang lebih kompleks:

• Jika terbukti palsu: Maka secara pribadi Presiden bisa dikenai sanksi hukum setelah melalui proses peradilan. Namun, kebijakan dan keputusan negara yang diambil selama menjabat tetap sah demi prinsip continuity of state.

• Jika tidak terbukti palsu: Maka pihak yang menuduh tanpa bukti bisa dikenakan hukum karena pencemaran nama baik, penyebaran hoaks (UU ITE), atau fitnah yang berujung pidana.

Kewenangan Verifikasi

Hanya beberapa lembaga resmi yang sah memverifikasi keaslian ijazah:

• Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi yang menerbitkan ijazah.

• DIKTI dan Kementerian Pendidikan sebagai pengelola sistem pendataan pendidikan nasional.

• Pengadilan sebagai lembaga yang sah menguji bukti melalui proses hukum.

Tanpa pengesahan dari lembaga-lembaga tersebut, klaim-klaim yang beredar bersifat spekulatif dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik.

Aspek Politik dan Etika

Dalam sistem demokrasi, etika politik harus berjalan seiring dengan hukum. Jika memang terbukti terjadi pemalsuan, publik berhak menuntut akuntabilitas. 

Namun, tuduhan palsu yang dimotivasi oleh sentimen politik dapat mencederai demokrasi dan memicu pembelahan sosial yang dalam.

Tuduhan yang tidak berdasar berpotensi menjadi alat delegitimasi menjelang tahun politik, dan politik balas dendam justru merusak integritas sistem hukum.

Kepentingan Negara

Meskipun terjadi pelanggaran pribadi, negara tidak serta-merta goyah. 

Sistem presidensial menekankan pada institusi, bukan hanya individu. Oleh karena itu:

• Legitimasi hukum tetap berdiri selama pemilu dijalankan sesuai prosedur.

• Keputusan dan produk hukum yang dibuat Presiden tetap berlaku dan tidak otomatis batal karena delik pribadi.

Isu dugaan ijazah palsu Presiden harus diuji di ranah hukum, bukan di ruang opini atau media sosial. 

Validitas dokumen resmi hanya bisa dipastikan oleh lembaga terkait dan proses hukum yang sah. 

Dalam negara hukum, tuduhan tak berdasar adalah kejahatan, sementara kebenaran yang dibungkam oleh kepentingan adalah kemunduran demokrasi.

Dengan demikian, penyikapan yang dewasa dan objektif menjadi kunci menjaga wibawa hukum dan integritas negara. 

Tak boleh ada tekanan politik, intimidasi, atau permainan kekuasaan dalam proses keadilan. Di atas segalanya, kebenaran harus lahir dari ruang pengadilan, bukan sekadar suara kerumunan.